MEDIASULUT.ID – Prestasi WTP Bolsel kembali bertambah setelah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan daerah tersebut.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan H. Iskandar Kamaru SPt, MSi menerima langsung hasil pemeriksaan tersebut bersama Ketua DPRD Bolsel Ir. Ariffin Olii dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo. Penyerahan berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara di Manado pada Jumat, 29 Mei 2026.
Capaian tersebut kembali mempertegas konsistensi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prestasi WTP Bolsel Jadi Kebanggaan Daerah
Momentum penyerahan LHP tahun ini memiliki makna khusus bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selain berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya, Bupati Iskandar Kamaru juga mendapat kepercayaan mewakili seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara untuk menyampaikan sambutan.
Di hadapan jajaran BPK RI dan para pimpinan daerah, Iskandar Kamaru menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu.
“Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tetapi menjadi evaluasi bahwa kita akan terus berusaha lebih baik ke depannya,” ujar Iskandar Kamaru.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk terus memperkuat sistem pengawasan, perencanaan, dan pelaporan keuangan daerah.
Iskandar Kamaru Apresiasi Peran BPK Sulawesi Utara
Dalam kesempatan itu, Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang terus menjalankan fungsi audit dan pembinaan kepada pemerintah daerah.
Ia menilai proses pemeriksaan yang dilakukan BPK memberi banyak masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki berbagai aspek pengelolaan keuangan. Karena itu, pemerintah daerah memandang audit sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional.
Iskandar juga menunjukkan sikap terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun penyajian data saat tim auditor menjalankan tugas di lapangan.
Sikap tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menerima masukan demi memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Berbagai langkah pembenahan juga terus dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya melalui penerapan digitalisasi pajak daerah yang mendorong transparansi penerimaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Buah Kerja Kolektif Pemerintah, DPRD dan Masyarakat
Menurut Iskandar Kamaru, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut tidak lahir dari kerja satu pihak saja. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, DPRD, serta dukungan masyarakat.
Ia menyebut keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi yang terbangun selama ini mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“13 daerah yang berhasil meraih WTP, khususnya Bolsel yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” ungkap Iskandar Kamaru.
Iskandar Kamaru juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta masyarakat yang terus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran, pihak legislatif dan masyarakat yang telah bekerja keras hingga akhirnya kita berhasil meraih capaian membanggakan ini,” tandas Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru.
Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebelumnya, Iskandar Kamaru memaparkan konsep manajemen talenta ASN sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi yang profesional dan berorientasi kinerja.
BPK Tetap Catat Sejumlah Temuan untuk Perbaikan
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo menjelaskan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Sulawesi Utara berhasil meraih opini WTP pada tahun ini.
Dari total entitas yang diperiksa, sebanyak 13 pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Satu daerah lainnya belum berhasil mendapatkan predikat tersebut.
Meski demikian, BPK tetap menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas.
Karena itu, opini WTP tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan. Opini tersebut juga menjadi instrumen pengawasan yang mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Langkah penguatan tata kelola itu juga terlihat dari kebijakan penataan aparatur yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui proses pemetaan ASN berbasis kompetensi, sebagaimana terlihat dalam program pemetaan 249 ASN Bolsel.
WTP Ke-12 Perkuat Kepercayaan Publik
Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut menjadi indikator penting keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Capaian tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Prestasi WTP Bolsel juga menunjukkan bahwa konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan optimistis dapat terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan menghadirkan pemerintahan yang bersih serta profesional di masa mendatang.