MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Langkah itu terlihat dalam kegiatan Gebyar Pajak Bolsel 2026 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu, 20 Mei 2026.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru SPt, MSi menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga terus memperluas penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD, khususnya pada pembayaran pajak dan retribusi.
Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP MAP, pejabat tinggi pratama, camat, sangadi, serta jajaran Bank SulutGo Cabang Molibagu menghadiri kegiatan tersebut.
Pemerintah daerah menyerahkan penghargaan kepada wajib pajak, desa, dan kecamatan terbaik Tahun Pajak 2025. Pemerintah memberikan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Digitalisasi Pajak Bolsel Jadi Fokus Pemerintah
Bupati Iskandar Kamaru menjelaskan bahwa digitalisasi pajak Bolsel akan terus berkembang melalui perluasan kanal pembayaran digital dan kolaborasi bersama perbankan serta mitra usaha.
Menurutnya, sistem pembayaran non tunai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Saya mengajak seluruh ASN, sangadi, dan aparat desa menjadi pelopor transaksi non-tunai serta melakukan pemutakhiran data pajak, agar potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan tanpa harus menaikkan tarif pajak,” ujar Iskandar Kamaru.
Bupati Iskandar juga meminta seluruh jajaran pemerintah desa aktif memperbarui data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2. Langkah itu membantu pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.
Pemkab Bolsel sebelumnya turut mendorong penguatan kapasitas aparatur melalui program digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia seperti dalam program pelatihan teknologi informasi Bolsel.
TPID Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah
Selain fokus pada digitalisasi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui peran aktif TPID.
Bupati Iskandar menekankan pentingnya penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pemerintah daerah rutin memantau perkembangan harga kebutuhan pokok. Pemkab juga siap melaksanakan operasi pasar murah jika terjadi lonjakan harga pangan menjelang hari besar keagamaan.
Pemerintah daerah terus memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas distribusi bahan pangan di wilayah Bolaang Mongondow Selatan.
“Mari terus kita tingkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, karena setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Bolsel,” kata Iskandar.
Bank Indonesia Dorong QRIS dan Literasi Keuangan
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, memaparkan materi terkait penguatan TP2DD dan TPID.
Joko menyebut sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam memperluas digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan penggunaan QRIS, pembayaran digital pajak dan retribusi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Menurut Joko, pemerintah daerah harus menjalankan pengendalian inflasi secara konsisten dan berbasis data. Pemerintah juga perlu memantau harga komoditas strategis serta menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak harga.
Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi. Sebelumnya, Bupati Iskandar Kamaru memaparkan konsep manajemen talenta ASN Bolsel untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis kinerja.
Pemkab Bolsel juga terus memperkuat sistem pemerintahan berbasis kinerja melalui pemetaan aparatur yang objektif sebagaimana terlihat dalam kebijakan pemetaan ASN Bolsel.