MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan opini WTP Boltara tersebut menjadi yang ke-10 secara berturut-turut.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wakil Bupati Boltara Mohammad Aditya Pontoh. Ketua DPRD Boltara Frangky Chendra turut menerima dokumen tersebut dalam agenda yang berlangsung pada Jumat, 29 Mei 2026.
Pemerintah Kabupaten Boltara kembali menunjukkan konsistensinya dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Mohammad Aditya Pontoh Terima LHP BPK
Mohammad Aditya Pontoh menerima LHP BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara mewakili Pemerintah Kabupaten Boltara. Penyerahan tersebut menandai keberhasilan daerah mempertahankan opini WTP selama satu dekade.
Bombit Agus Mulyo memimpin langsung penyerahan LHP kepada pemerintah daerah. Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Boltara Frangky Chendra ikut menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah.
Opini WTP Boltara Capai Rekor 10 Kali Berturut-turut
Opini WTP Boltara tahun 2025 menjadi pencapaian ke-10 secara berturut-turut. Hasil itu menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai standar yang ditetapkan BPK RI.
Pemerintah Kabupaten Boltara terus memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pelaporan anggaran. Langkah tersebut membantu pemerintah menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah melalui program evaluasi kinerja daerah. Program itu membantu setiap perangkat daerah mencapai target pembangunan secara terukur.
Perangkat Daerah Jaga Akuntabilitas Keuangan
Mohammad Aditya Pontoh mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah.
Setiap perangkat daerah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga menjaga transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan internal. Pemerintah juga menjalankan berbagai program pencegahan korupsi untuk menjaga integritas birokrasi.
Komitmen Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Boltara menjadikan raihan WTP sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola pemerintahan di berbagai sektor.
Selain itu, pemerintah daerah memperkuat koordinasi antarlembaga melalui agenda konsolidasi pemerintahan hingga tingkat desa. Langkah tersebut memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKPD ikut mendampingi Mohammad Aditya Pontoh dalam kegiatan penyerahan LHP tersebut.
Raihan opini WTP Boltara yang ke-10 berturut-turut memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menjaga pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.