MEDIASULUT.ID – Paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi agenda utama Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri kegiatan tersebut di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Amurang Barat, Selasa, 9 Juni 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus D. N. Lumowa, S.E., memimpin rapat tersebut. Wakil Ketua DPRD Paulman Stevanus Runtuwene, S.T., dan Ezekiel Paruntu Stuart, S.H., turut mendampingi jalannya sidang.
Melalui paripurna pertanggungjawaban APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agenda ini menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025 Berlandaskan Regulasi
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai aturan yang berlaku.
Penyusunan laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintah daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi agenda wajib setelah BPK menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan daerah.
Pemerintah daerah sebelumnya mengawal seluruh tahapan audit sebagaimana diberitakan dalam artikel audit BPK LKPD 2025.
Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025 Tegaskan Raihan WTP
Pada 29 Mei 2026, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut.
Paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi momentum penting untuk menyampaikan capaian tersebut kepada DPRD dan masyarakat.
Keberhasilan ini memperkuat target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah daerah dalam pembahasan LKPD 2025 Minahasa Selatan.
Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.
Menurutnya, DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Sinergi tersebut ikut mendukung keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini WTP.
Komitmen Tata Kelola Setelah Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025
Bupati Franky Donny Wongkar juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Ia menilai seluruh perangkat daerah telah menunjukkan kerja nyata dan semangat kolaborasi yang kuat.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Pemerintah daerah juga memperkuat digitalisasi dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan.
Langkah tersebut mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.
Pemerintah daerah turut memperkuat sistem pengawasan melalui berbagai program pengelolaan keuangan.
Upaya itu terlihat dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah bersama BPKP.
Bupati Franky Donny Wongkar berharap capaian dalam paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Minahasa Selatan.
Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Stabilitas Daerah
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan apresiasi kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Forkopimda terus menjaga stabilitas dan mendukung berbagai agenda pemerintahan hingga tingkat desa.
Sehari sebelum rapat berlangsung, Forkopimda melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung agenda pembangunan daerah.
Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan masyarakat, Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Ia berharap semangat pengabdian dan kerja sama yang terbangun melalui paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 terus memperkuat pembangunan menuju Minahasa Selatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.