MEDIASULUT.ID – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar memperkuat komitmen pengawasan keuangan daerah melalui kehadirannya dalam forum komunikasi eksekutif pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) se-Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa, 21 April 2026.
Franky Donny Wongkar memanfaatkan forum ini untuk mendorong peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Forum Strategis Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah
Forum komunikasi eksekutif pengawasan BPKP menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan. Para peserta membahas langkah konkret dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, forum ini mendorong kolaborasi aktif antar daerah agar mampu menghadirkan sistem pengawasan yang lebih efektif.
Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan target.
Upaya ini sejalan dengan berbagai langkah sebelumnya, termasuk evaluasi perencanaan anggaran daerah yang terus diperkuat oleh pemerintah.
Komitmen Minahasa Selatan Wujudkan Tata Kelola Transparan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Franky Donny Wongkar menegaskan bahwa setiap rekomendasi dari BPKP akan segera ditindaklanjuti.
Ia menilai pengawasan internal bukan sekadar kewajiban administratif. Pengawasan harus menjadi alat strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.
Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan melalui forum tersebut.
“Kami siap menindaklanjuti setiap rekomendasi BPKP. Pemerintah Minahasa Selatan akan terus memperkuat tata kelola agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Franky Donny Wongkar.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini penting agar setiap program berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Komitmen ini juga terlihat dalam proses audit sebelumnya, termasuk hasil evaluasi laporan keuangan daerah yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
Sinergi Daerah dan BPKP Dorong Efektivitas Pembangunan
Forum ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan. Keduanya menekankan pentingnya pengawasan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan BPKP menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan. Kolaborasi ini memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya penguatan pengawasan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat pengawasan internal. Pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Yulius Selvanus.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah komunikasi konstruktif antar kepala daerah. Mereka saling berbagi pengalaman dalam mengelola keuangan dan menghadapi tantangan pengawasan.
Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Pengawasan yang kuat membuat setiap program berjalan lebih efisien dan terukur.
Penguatan Akuntabilitas Jadi Fokus Utama
Forum ini memfokuskan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mendorong penguatan sistem pengendalian internal secara menyeluruh.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pemerintah mengelola anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
Selain itu, peningkatan akuntabilitas juga meningkatkan kepercayaan publik. Ketika pemerintah menunjukkan kinerja yang baik, masyarakat semakin percaya.
Upaya ini sejalan dengan target pemerintah daerah dalam meraih kualitas laporan keuangan terbaik, seperti yang tercermin dalam target opini WTP laporan keuangan yang terus mereka kejar.
Kolaborasi Berkelanjutan untuk Pemerintahan Berkualitas
Kehadiran Franky Donny Wongkar dalam forum ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memperkuat pengawasan keuangan. Ia menilai kolaborasi dengan BPKP harus terus ditingkatkan.
Pemerintah daerah membutuhkan sistem pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif dengan BPKP menjadi kebutuhan penting.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan. Langkah ini akan memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.
Dengan strategi tersebut, Minahasa Selatan menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap tercipta sistem pengawasan yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.