MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus melakukan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo, dan berlangsung pada Jumat (30/1/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan di daerah.
Turut mendampingi Bupati dalam audiensi ini, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Samsudin Dama serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim Samsurizal Korompot. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menegaskan keseriusan Pemkab Boltim dalam memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah.
Audiensi Bahas Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah optimalisasi Dana Transfer ke Daerah agar lebih adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan riil daerah berkembang seperti Bolaang Mongondow Timur.
Bupati Oskar Manoppo menekankan bahwa penguatan fiskal daerah merupakan faktor krusial dalam mendorong efektivitas pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah di lapangan.
“Audiensi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat berjalan selaras, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Oskar Manoppo.
Dorong Kebijakan Transfer yang Responsif dan Berkeadilan
Lebih lanjut, Bupati Boltim menyampaikan bahwa dukungan fiskal pemerintah pusat sangat dibutuhkan, terutama dalam menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Ia menilai, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas memerlukan afirmasi kebijakan melalui mekanisme transfer yang berkeadilan.
Kebijakan Dana Transfer ke Daerah, menurut Oskar, harus mampu mempertimbangkan kondisi geografis, tantangan pembangunan, serta kebutuhan layanan dasar masyarakat di daerah.
Dengan kebijakan perimbangan keuangan yang tepat sasaran, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam menyusun program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Koordinasi Berkelanjutan dengan Kemenkeu
Bupati Oskar Manoppo juga menekankan pentingnya koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Koordinasi tersebut dinilai sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan fiskal daerah selaras dengan kebijakan fiskal nasional.
Dengan komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
DPRD Dukung Penguatan Fiskal Daerah
Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Samsudin Dama menyatakan dukungannya terhadap langkah yang dilakukan oleh Bupati Boltim bersama jajaran pemerintah daerah.
Ia menilai, audiensi dengan DJPK Kemenkeu merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan guna memastikan kepentingan daerah mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan fiskal nasional.
“Kami di DPRD tentu mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan dukungan fiskal pusat, karena hal ini berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Samsudin Dama.
Harapan Percepatan Pembangunan Boltim
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berharap terbangun komunikasi dan kerja sama yang semakin erat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, sekaligus memastikan kebijakan fiskal pusat dan daerah berjalan seiring dan saling menguatkan.
Pemkab Boltim optimistis, dengan dukungan fiskal yang memadai serta pengelolaan keuangan yang baik, pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.