MEDIASULUT.ID – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, memanfaatkan kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V, Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional di sektor infrastruktur. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Boltim, Sabtu (7/2/2026).
Pertemuan tersebut membuka ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dan legislatif pusat. Pemerintah Kabupaten Boltim menyampaikan kebutuhan riil daerah sekaligus mendorong akses program nasional Komisi V DPR RI agar masuk ke wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.
Bupati Oskar Manoppo menyambut kunjungan tersebut sebagai momentum strategis. Ia menilai komunikasi langsung dengan DPR RI mempercepat penyelarasan program pusat dan daerah.
“Saya selaku Bupati Bolaang Mongondow Timur bersama Ketua dan seluruh Anggota DPRD serta pimpinan OPD mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Momentum ini memberi ruang bagi kami untuk berdiskusi dan menyampaikan kondisi serta kebutuhan daerah,” ujar Oskar Manoppo.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan yang saat ini dihadapi banyak daerah. Keterbatasan proyek fisik menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas secara lebih terarah dan realistis.
“Secara nasional, hampir semua kabupaten dan kota menghadapi tantangan serupa, terutama pada proyek fisik. Karena itu, kami mendorong OPD menyampaikan langsung kondisi di lapangan agar kebijakan pusat dapat selaras dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Sinkronisasi Program Daerah dan Kebijakan Nasional
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan kondisi infrastruktur Boltim secara rinci. Pemerintah daerah mengarahkan sinkronisasi antara RPJMD Boltim dan program nasional agar pembangunan berjalan efektif.
Langkah ini bertujuan menghindari tumpang tindih kebijakan sekaligus memastikan setiap program pusat memberi dampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah menempatkan konektivitas wilayah sebagai prioritas utama pembangunan.
Sebelumnya, Pemkab Boltim juga aktif memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan fiskal dan infrastruktur. Upaya tersebut sejalan dengan langkah perjuangkan dukungan fiskal pusat yang telah ditempuh.
Program Infrastruktur Komisi V Mulai Masuk Tahap Realisasi
Anggota DPR RI Komisi V, Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan komitmennya mengawal aspirasi daerah. Ia menjelaskan bahwa pembahasan program infrastruktur Boltim telah menunjukkan progres nyata.
“Sekitar satu tahun lalu kita membahas banyak program jalan di Boltim. Tahun 2026 ini kita realisasikan pembangunan jalan daerah dan jalan sentra tani dengan nilai kurang lebih Rp160 miliar,” kata Yasti Soepredjo Mokoagow.
Ia menyebutkan program tersebut telah masuk dalam green book Bappenas. Tahapan berikutnya mencakup sosialisasi dan peninjauan lapangan sebelum proses tender di daerah. Pelaksanaan fisik diperkirakan mulai berjalan pada Mei atau Juni 2026.
Pembangunan jalan tersebut bertujuan memperkuat akses produksi pertanian dan memperlancar distribusi hasil bumi. Infrastruktur yang memadai akan menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Jembatan Gantung dan Inpres Jalan Daerah Jadi Fokus
Selain jalan, Komisi V DPR RI juga menaruh perhatian pada usulan pembangunan jembatan gantung di Boltim. Pemerintah daerah mengusulkan dua unit jembatan untuk menunjang konektivitas desa.
Yasti menyatakan kesiapan merealisasikan satu jembatan gantung pada tahun ini. Ia menilai kebutuhan tersebut sangat mendesak, mengingat banyak desa di wilayah Bolmong Raya memiliki sungai besar yang membatasi mobilitas warga.
Terkait Inpres Jalan Daerah (IJD), Komisi V DPR RI mendorong realisasi sekitar tiga paket pekerjaan di Boltim. Legislator juga mengusulkan penyesuaian lebar jalan agar pembangunan dapat menjangkau ruas yang lebih panjang tanpa membebani pembebasan lahan.
Yasti menegaskan bahwa ia telah menyampaikan usulan teknis tersebut secara langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Dirjen Bina Marga dalam rapat resmi.
Sinergi Pusat dan Daerah Didorong Berkelanjutan
Kunjungan kerja ini menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Boltim menargetkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Akses jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung lain menjadi fondasi utama bagi sektor pertanian, ekonomi desa, dan layanan publik. Pemerintah daerah juga berharap dukungan pusat dapat mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.
Langkah ini sejalan dengan upaya daerah dan provinsi dalam memperjuangkan dukungan infrastruktur, seperti yang tercermin dalam dukungan infrastruktur 2026.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, jajaran anggota DPRD, pimpinan OPD, serta tenaga ahli Bupati. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus menjaga komunikasi aktif dengan DPR RI demi percepatan pembangunan Bolaang Mongondow Timur.