MEDIASULUT.ID – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., memimpin rapat perangkat daerah pengampu Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Rabu, 7 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Boltara. Pemkab Boltara menargetkan peningkatan capaian pencegahan korupsi pada tahun berjalan.
Rapat itu menjadi langkah awal percepatan pemenuhan dokumen MCSP di seluruh organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Boltara juga memperkuat komitmen pengawasan internal dan budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pimpinan perangkat daerah. Bupati Boltara, Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, dan Sekretaris Daerah menyaksikan langsung penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata pencegahan korupsi di daerah.
Bupati Boltara Tekankan Percepatan Penyelesaian MCSP
Bupati Sirajudin Lasena meminta seluruh perangkat daerah menyamakan persepsi dalam pemenuhan indikator MCSP. Ia juga mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut agar capaian indeks pencegahan korupsi daerah meningkat pada 2026.
Menurut Sirajudin, penyelesaian target MCSP menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, seluruh SKPD harus bekerja cepat dan terkoordinasi selama masa input dokumen berlangsung.
“Ini merupakan hal pertama yang harus diselesaikan. Pemerintah Boltara berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya integritas di seluruh lini pemerintahan,” ujar Sirajudin Lasena.
Pemerintah Kabupaten Boltara sebelumnya juga memperkuat evaluasi program kerja daerah melalui evaluasi kinerja pemerintahan untuk memastikan seluruh target pembangunan berjalan optimal.
Seluruh OPD Diminta Lengkapi Dokumen Tepat Waktu
Bupati Boltara berharap seluruh SKPD dapat berkomitmen memenuhi seluruh dokumen MCSP sebelum batas akhir input data. Langkah itu penting agar proses verifikasi dan perbaikan dokumen berjalan maksimal.
Ia menilai ketepatan waktu pemenuhan dokumen akan membantu verifikator melakukan evaluasi lebih efektif. Pemerintah daerah juga ingin memperoleh nilai indeks yang memadai pada penilaian tahun ini.
Selain memperkuat pengawasan internal, Pemerintah Kabupaten Boltara terus membangun konsolidasi birokrasi hingga tingkat desa melalui penguatan koordinasi pemerintahan di seluruh wilayah.
Rapat tersebut menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam mencegah praktik korupsi.
Pakta Integritas Jadi Simbol Komitmen Bersih Pemerintah Boltara
Penandatanganan pakta integritas menjadi salah satu momen penting dalam rapat pengampu IPKD MCSP tersebut. Seluruh pimpinan perangkat daerah menandatangani dokumen itu sebagai bentuk komitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Boltara ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas. Langkah itu juga memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintahan.
Bupati Sirajudin Lasena menilai komitmen bersama seluruh OPD sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pengawasan internal berjalan aktif dan konsisten di semua lini pemerintahan.
Wabup dan Seluruh Pimpinan OPD Hadiri Rapat
Rapat pengampu IPKD MCSP itu dihadiri Wakil Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh, SIP., Sekretaris Daerah Kabupaten Boltara, para asisten sekda, staf ahli bupati, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.
Kehadiran seluruh jajaran pemerintahan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltara dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, Bupati Sirajudin Lasena juga aktif memimpin berbagai agenda strategis daerah, termasuk rakor pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik di Boltara.
Pemerintah Kabupaten Boltara berharap seluruh tahapan MCSP dapat berjalan optimal hingga proses verifikasi selesai. Dengan kerja sama seluruh perangkat daerah, pemerintah optimistis capaian indeks pencegahan korupsi daerah pada 2026 akan meningkat.