MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar musrenbang rkpd minahasa 2026 di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Jumat, 27 Maret 2026. Pemerintah menjadikan forum ini sebagai langkah strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah yang terukur, partisipatif, dan selaras dengan kebijakan nasional.
Bupati Minahasa Robby Dondokambey membuka langsung kegiatan tersebut. Ia hadir bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang dan Sekretaris Daerah Lynda Watania. Unsur Forkopimda, DPRD, serta pemangku kepentingan lintas sektor mengikuti forum ini secara aktif.
Pemerintah menyerap aspirasi masyarakat melalui musrenbang ini. Selain itu, pemerintah menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional agar pembangunan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD Minahasa 2026 sebagai Forum Partisipatif
musrenbang rkpd minahasa 2026 berfungsi sebagai forum partisipatif tahunan yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam satu proses perencanaan. Pemerintah menggunakan forum ini untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah Minahasa secara terbuka dan akuntabel.
Pemerintah daerah menghimpun usulan dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, hasil musrenbang mencerminkan kebutuhan riil warga sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah.
Forum ini juga memperkuat legitimasi kebijakan publik. Dengan demikian, setiap program memiliki dasar aspirasi yang kuat dan mudah diimplementasikan.
Landasan Hukum dan Peran RKPD Minahasa
Robby Dondokambey menegaskan bahwa musrenbang rkpd minahasa 2026 berjalan sesuai sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam menyusun kebijakan daerah.
RKPD Minahasa 2026 berperan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD 2025–2029. Dokumen ini menjadi dasar utama dalam menentukan arah program, kegiatan, serta alokasi anggaran pembangunan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun program secara terukur, realistis, dan berdampak langsung. Setiap kegiatan harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“RKPD Tahun 2026 menjadi kunci perumusan program pembangunan. Program harus tepat sasaran dan memberi manfaat langsung,” ujar Robby.
Pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan lintas sektor. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi anggaran.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam Perencanaan
Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam musrenbang rkpd minahasa 2026. Pemerintah memastikan setiap program daerah mendukung agenda pembangunan nasional.
Selain itu, pemerintah menyesuaikan perencanaan dengan kebutuhan lokal. Langkah ini meningkatkan efektivitas pembangunan dan mempercepat pencapaian target daerah.
Upaya sinkronisasi ini terlihat dalam berbagai program prioritas. Pemerintah sebelumnya menguji sinergi melalui program swasembada pangan Minahasa yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Pendekatan integratif ini memastikan kebijakan berjalan selaras. Pemerintah menggabungkan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal secara konkret.
Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Musrenbang
Kegiatan musrenbang rkpd minahasa 2026 melibatkan berbagai unsur penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Peserta terdiri dari kepala dinas, direktur RSUD, camat, lurah, hingga hukum tua.
Selain itu, akademisi, tokoh masyarakat, perbankan, serta organisasi masyarakat sipil ikut berpartisipasi. Keterlibatan kelompok perempuan dan anak memperkuat pendekatan inklusif dalam kebijakan pembangunan.
Pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Robby Dondokambey menekankan pentingnya kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
“Kita perlu kolaborasi agar pembangunan benar-benar berdampak,” tegasnya.
Kolaborasi ini juga membuka ruang inovasi dalam perencanaan. Setiap sektor dapat memberikan kontribusi sesuai bidangnya untuk mempercepat pembangunan daerah.
Tema Transformasi dan Prioritas Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Minahasa mengusung tema percepatan transformasi daerah menuju wilayah pariwisata maju dan sejahtera. Tema ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Minahasa tahun 2026.
Pemerintah mendorong sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah memperkuat sektor primer melalui strategi penguatan ekonomi sektor primer untuk menopang pembangunan daerah.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Salah satu isu strategis yang mendapat perhatian adalah percepatan penurunan stunting.
Pemerintah meningkatkan konvergensi program, memperbaiki validasi data, dan memperkuat sinergi lintas sektor. Langkah ini memastikan intervensi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pendekatan ini juga memperkuat daya saing daerah. Dengan demikian, Minahasa dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata unggulan sekaligus wilayah dengan kualitas hidup yang meningkat.
Target Output dan Dampak Pembangunan Minahasa
Melalui musrenbang rkpd minahasa 2026, pemerintah menargetkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan implementatif. Dokumen ini menjadi pedoman utama pelaksanaan pembangunan daerah.
Pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau jalannya pembangunan secara terbuka.
Data capaian ekonomi sebelumnya menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat hal tersebut dalam laporan pertumbuhan ekonomi Minahasa sebagai dasar evaluasi kebijakan.
Pemerintah menggunakan data tersebut untuk memperkuat perencanaan ke depan. Setiap program harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian pembangunan yang sudah ada.
Robby Dondokambey berharap seluruh pembahasan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung. Ia mengajak semua pihak menjaga komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setelah pembukaan, seluruh peserta melanjutkan pembahasan teknis. Mereka merumuskan program kerja yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2026.