MEDIASULUT.ID – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama KPK RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Selasa, 12 Mei 2026. Melalui kegiatan tersebut, KPK RI dan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara memperkuat sinergi pencegahan korupsi sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Rapat koordinasi itu turut menghadirkan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. Selain itu, para kepala daerah se-Sulawesi Utara juga mengikuti agenda tersebut bersama jajaran pemerintah pusat.
Dalam kegiatan tersebut, Franky Wongkar menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan pelayanan publik melalui transformasi bidang pertanahan dan tata ruang.
Franky Wongkar Tegaskan Dukungan Pencegahan Korupsi
Franky Wongkar rakor KPK menjadi bagian dari langkah penguatan integritas pemerintahan daerah di Sulawesi Utara. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus mendukung penguatan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap langkah pencegahan korupsi yang terus diperkuat KPK RI. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Agenda tersebut juga membahas penguatan administrasi pemerintahan agar masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan transparan. Dengan langkah itu, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah terus meningkat.
Pembahasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan daerah juga sejalan dengan agenda evaluasi keuangan daerah yang sebelumnya berlangsung dalam rakor BPKP Pemkab Minsel.
Rakor KPK RI Soroti Transformasi Pertanahan dan Tata Ruang
Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta membahas transformasi di bidang pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mendorong pengelolaan pertanahan yang transparan dan bebas korupsi.
Selain membahas pelayanan publik, agenda tersebut juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah menilai tata kelola yang baik dapat memperkuat investasi dan meningkatkan pembangunan daerah.
Peserta rakor juga meluncurkan Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang. Program tersebut bertujuan menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, hadir dalam agenda tersebut bersama Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng.
Penguatan pengawasan pemerintahan daerah sebelumnya juga menjadi perhatian dalam agenda pengawasan keuangan daerah di Minahasa Selatan.
Pemkab Minahasa Selatan Hadir Bersama Jajaran Pejabat Daerah
Bupati Franky Wongkar menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Kehadiran jajaran perangkat daerah menunjukkan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Nova Linda Kawatu, S.H., M.Si., turut mendampingi Bupati dalam agenda tersebut. Selain itu, Inspektur Daerah Hendra Pandeynuwu, S.E., M.M., CGCAE., juga mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Melky Manus, S.STP., serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Drs. James Tombokan, ikut menghadiri rapat koordinasi tersebut.
Koordinasi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga terus diperkuat melalui berbagai agenda rapat kerja Pemkab Minahasa Selatan yang berlangsung sepanjang tahun 2026.