MEDIASULUT.ID – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara segera menangani kerusakan jalan nasional akibat abrasi dan longsor di wilayah Sangihe.
Michael Thungari menyampaikan permintaan itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJN Sulawesi Utara di Manado, Selasa, 5 Mei 2026. Ia menilai kondisi sejumlah ruas jalan di Sangihe sudah mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah cepat sebelum kerusakan semakin parah.
Michael Thungari Soroti Abrasi dan Longsor di Sangihe
Pemkab Sangihe memfokuskan permohonan penanganan pada dua titik kerusakan paling kritis.
Titik pertama berada di ruas jalan Batas Kota Tahuna–Naha, tepatnya di segmen Kampung Kalasuge. Gelombang tinggi akibat angin utara terus mengikis badan jalan di kawasan tersebut.
Abrasi itu menggerus hampir setengah badan jalan. Warga pun mulai khawatir akses transportasi di wilayah tersebut terputus sewaktu-waktu.
Titik kedua berada di ruas jalan Tahuna–Tamako segmen Kampung Nagha 1. Longsor di kawasan itu merusak badan jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Michael Thungari menegaskan kerusakan infrastruktur jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga menekan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kondisi di lapangan membutuhkan penanganan cepat agar aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar,” ujar Michael Thungari.
Pemkab Sangihe juga terus mendorong pembangunan sektor pesisir dan layanan masyarakat melalui berbagai program daerah. Upaya itu terlihat saat pemerintah memperjuangkan kampung nelayan di Sangihe untuk mendukung kesejahteraan warga pesisir.
BPJN Sulut Siapkan Penanganan Darurat
BPJN Sulawesi Utara merespons permohonan Pemkab Sangihe dengan menyiapkan program penanganan pada tahun anggaran mendatang.
Program itu mencakup penanganan di 15 titik longsor, termasuk dua titik kerusakan jalan di wilayah Kepulauan Sangihe.
Michael Thungari juga meminta BPJN Sulawesi Utara segera menjalankan penanganan darurat sementara sebelum proyek utama dimulai.
Michael Thungari menilai langkah cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan yang semakin meluas akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.
BPJN Sulawesi Utara kemudian menyatakan kesiapan untuk menjalankan penanganan darurat di dua titik tersebut dengan target pelaksanaan pada Mei 2026.
Penanganan darurat itu diharapkan mampu menjaga stabilitas badan jalan dan menekan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Pemkab Sangihe juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tren itu terlihat dalam capaian ekonomi Sangihe tahun 2025 yang menunjukkan pertumbuhan positif.
Warga Sangihe Butuh Akses Jalan yang Aman
Kerusakan jalan nasional di wilayah kepulauan menjadi persoalan serius karena akses darat memegang peran penting dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Warga di kawasan terdampak berharap pemerintah pusat dan BPJN Sulawesi Utara segera merealisasikan penanganan agar masyarakat tetap menggunakan akses transportasi dengan aman.
Michael Thungari menegaskan Pemkab Sangihe akan terus mengawal seluruh proses penanganan hingga pekerjaan berjalan di lapangan.
Michael Thungari menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penanganan infrastruktur di daerah rawan bencana.
Pemkab Sangihe juga terus memperkuat pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan melalui berbagai kunjungan lapangan dan program sosial, seperti saat kunjungan Bupati Sangihe ke Pulau Kalama.
Langkah cepat penanganan jalan rusak diharapkan mampu menjaga konektivitas antarwilayah dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal di tengah ancaman abrasi dan longsor.