MEDIASULUT.ID – Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia I. Kalangit, S.KM bersama Wakil Bupati Heronimus Makainas, SE mengikuti Exit Meeting bersama BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara terkait Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 4 Mei 2026, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Exit meeting menjadi tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Dalam agenda tersebut, BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara menyampaikan hasil pemeriksaan sekaligus sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro kemudian menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
Pemkab Sitaro Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah
Bupati Chyntia Kalangit menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan terbuka. Menurutnya, proses pemeriksaan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Chyntia Kalangit menegaskan pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Pemkab Sitaro juga akan mempercepat tindak lanjut terhadap seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Chyntia Kalangit.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta aktif melakukan pembenahan administrasi dan pengelolaan program.
Selain fokus pada pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga terus memperkuat pelayanan publik melalui berbagai program strategis daerah. Salah satunya terlihat dalam penguatan akses hukum masyarakat melalui kerja sama bersama Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Exit Meeting Jadi Tahap Akhir Pemeriksaan LKPD 2025
Exit meeting menjadi tahapan akhir setelah tim BPK menyelesaikan pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Dalam proses tersebut, tim pemeriksa melakukan evaluasi terhadap administrasi keuangan, pelaksanaan program, hingga penggunaan anggaran daerah.
Melalui mekanisme itu, pemerintah daerah menerima catatan serta rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Karena itu, exit meeting menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sebelumnya, Bupati Chyntia Kalangit aktif memperjuangkan tambahan anggaran pemulihan Pulau Siau pascabencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan program yang lebih efektif dan terukur.
Transparansi Keuangan Jadi Fokus Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro terus menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai fokus utama dalam pengelolaan pemerintahan. Karena itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola anggaran.
Selain memperkuat pengawasan internal, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Komitmen tersebut sebelumnya turut mengantar Kepulauan Sitaro meraih penghargaan Universal Health Coverage 2026 tingkat nasional.
Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro berharap mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat.