MEDIASULUT.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania, memberi sinyal perombakan birokrasi melalui evaluasi menyeluruh pejabat pimpinan tinggi. Ia menempatkan langkah ini sebagai awal penataan internal pemerintahan daerah.
Pada Jumat, 9 Januari 2026, Lynda membuka Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Hotel Four Points, Manado. Ia memimpin langsung seluruh proses sebagai ketua panitia seleksi.
Ia menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar posisi administratif. Ia menuntut profesionalisme, integritas, dan kapasitas nyata dari setiap pejabat.
Evaluasi JPT Jadi Titik Awal Reformasi
Lynda menjadikan uji kompetensi sebagai instrumen reformasi birokrasi. Ia tidak membiarkan evaluasi berubah menjadi agenda seremonial.
Ia mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah bergerak cepat dan responsif. Ia menilai pejabat strategis harus mampu menjawab tantangan pembangunan secara konkret.
“Uji kompetensi ini adalah instrumen vital. Kita ingin memastikan mereka yang menduduki jabatan benar-benar memiliki kualitas yang sejalan dengan tuntutan tugas,” ujarnya.
Langkah ini kemudian sejalan dengan arah kebijakan yang berkembang setelahnya, termasuk target kemandirian pariwisata dan transparansi birokrasi Minahasa. Sekda minahasa sinyal rombak birokrasi terlihat sejak evaluasi ini digelar.
Kinerja dan Disiplin Jadi Ukuran
Lynda menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar kebijakan kepegawaian. Ia mempertimbangkan rotasi dan mutasi jabatan untuk menjaga performa organisasi.
Ia menekankan konsistensi kinerja dalam setiap situasi. Ia meminta pejabat menjaga produktivitas tanpa alasan.
Sikap ini selaras dengan kebijakan yang muncul setelahnya saat pemerintah kembali mengingatkan pentingnya menjaga produktivitas ASN selama bulan puasa.
Integritas Perkuat Akuntabilitas
Lynda meminta seluruh pimpinan OPD mengikuti tahapan evaluasi secara jujur dan terbuka. Ia mengawasi proses agar berjalan objektif.
Ia mengingatkan tim panitia seleksi dan jajaran Asisten Sekda untuk menjaga integritas tanpa kompromi.
“Objektivitas dan integritas adalah harga mati dalam proses ini,” tegasnya.
Penegasan ini kemudian sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi audit BPK di Minahasa.
Melalui evaluasi JPT Pratama ini, Lynda menegaskan bahwa jabatan bukan hak tetap. Ia menempatkan jabatan sebagai amanah yang harus diuji, diukur, dan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah.