MEDIASULUT.ID – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Senin, 8 Juni 2026. Kegiatan berlangsung melalui Zoom Meeting di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.
Vanda Sarundajang mengikuti rakor bersama jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, peserta juga memperdalam pemahaman mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal.
Sejumlah pimpinan perangkat daerah turut mendampingi Wakil Bupati Minahasa. Mereka berasal dari sektor ekonomi, perdagangan, koperasi, perikanan, perhubungan, sosial, komunikasi dan informatika, serta perekonomian.
Tomsi Tohir Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., memimpin rapat koordinasi tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota mengikuti pembahasan secara virtual.
Dalam rakor itu, peserta membahas perkembangan inflasi nasional dan kondisi harga kebutuhan pokok di daerah. Karena itu, pemerintah pusat meminta seluruh daerah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga pasokan dan distribusi barang.
Selain menjaga ketersediaan komoditas, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi gejolak harga. Dengan langkah tersebut, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil.
Di Minahasa, pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program pengendalian inflasi. Salah satunya melalui gerakan pangan murah yang membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Produk Halal Jadi Perhatian Pemerintah Daerah
Selain membahas inflasi, rakor ini juga menghadirkan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme dan manfaat sertifikasi halal.
Jaminan produk halal memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Di sisi lain, sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan aktif mendukung pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, perangkat daerah dapat memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha di wilayah masing-masing.
Minahasa Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam rakor ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat. Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah dapat menyelaraskan program pembangunan dan kebijakan ekonomi.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut sejalan dengan agenda penguatan jaminan sosial dan reformasi birokrasi yang sedang berjalan.
Vanda Sarundajang juga konsisten mendorong kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah. Bahkan, berbagai program pembangunan terus diarahkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan visi menghapus sekat birokrasi yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik merangkap Kepala Bagian Hukum, Kepala BPKAD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap dapat memperkuat pengendalian inflasi di daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga ingin mendorong implementasi jaminan produk halal secara lebih optimal. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen dapat berjalan beriringan.