MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa memulai pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahapan ini menegaskan komitmen daerah dalam menjaga tata kelola anggaran yang transparan.
Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang memimpin langsung entry meeting di Tondano, Senin (9/2/2026). Pertemuan awal ini menandai dimulainya audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Entry Meeting Perkuat Kesamaan Persepsi
Dalam pertemuan tersebut, Vanda Sarundajang menerima Ketua Tim Pemeriksa BPK Nancy Dwi Sari bersama tim auditor. Pemerintah daerah memanfaatkan forum ini untuk menyamakan pemahaman sejak awal pemeriksaan.
Agenda pertemuan mencakup pembahasan ruang lingkup audit, metodologi pemeriksaan, serta jadwal kerja tim BPK. Kesepahaman ini membantu pemerintah daerah menyiapkan data dan dokumen secara tepat waktu.
Langkah ini sejalan dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk agenda konsolidasi birokrasi yang sebelumnya muncul dalam pemberitaan perombakan birokrasi.
Wabup Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas
Vanda menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap terbuka dan kooperatif selama audit berlangsung.
“Kami menyambut kehadiran tim pemeriksa BPK. Kami memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Vanda.
Menurutnya, audit tidak sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Pemerintah daerah menjadikan proses ini sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Pejabat Daerah Siap Dukung Proses Audit
Saat menerima tim BPK, Wakil Bupati Minahasa didampingi Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Minahasa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Kehadiran jajaran teknis ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data yang akurat. Koordinasi lintas perangkat daerah mempercepat proses pemeriksaan.
Penguatan peran pejabat teknis ini sejalan dengan praktik evaluasi kinerja daerah yang juga muncul dalam agenda penguatan kinerja pemerintahan.
Audit Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Kabupaten Minahasa menargetkan audit BPK mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kepatuhan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah juga memanfaatkan hasil audit sebagai dasar perbaikan kebijakan.
Selain menjaga kepatuhan regulasi, audit membantu pemerintah daerah menilai efektivitas belanja terhadap capaian pembangunan. Dengan langkah ini, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut selaras dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik dan pencegahan penyimpangan anggaran, sebagaimana tercermin dalam agenda penguatan transparansi.