MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kota Tomohon kembali menegaskan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut kepada Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A. Rumajar di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, Jumat, 29 Mei 2026.
Capaian ini kembali memperkuat posisi Kota Tomohon sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tinggi dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan sesuai regulasi.
BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara menggelar penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Prestasi tersebut kembali menegaskan konsistensi Pemerintah Kota Tomohon dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA menyerahkan langsung LHP LKPD kepada Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. Ketua DPRD Kota Tomohon Ferdinand Mono Turang, S.Sos mendampingi Wakil Wali Kota dalam prosesi tersebut.
Opini WTP Tomohon Jadi Bukti Pengelolaan Keuangan Berkualitas
Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Tomohon dalam mengelola keuangan daerah secara profesional. Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan, perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan agar tetap memenuhi standar yang berlaku.
Keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut sebelumnya juga terlihat dalam upaya memperkuat tata kelola fiskal yang terus didorong Pemerintah Kota Tomohon melalui berbagai forum strategis daerah.
Sendy Rumajar: Hasil Kerja Keras dan Integritas Bersama
Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Rumajar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang berhasil diraih secara berkelanjutan menjadi kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon.
“Ini merupakan kebanggaan bagi kami, pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon. Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut ini adalah hasil kerja keras bersama, integritas, dan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Sendy Rumajar.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tomohon akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat berbagai program reformasi birokrasi demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif.
“Pemerintah Kota Tomohon akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” lanjutnya.
Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Terus Diperkuat
Keberhasilan meraih opini WTP tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pemerintah Kota Tomohon juga terus melakukan pembenahan sistem pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Langkah tersebut terlihat melalui berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan pemerintah daerah, termasuk penguatan layanan berbasis elektronik. Upaya itu sejalan dengan peluncuran layanan digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Tomohon juga terus menjaga kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Pemerintah memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik.
Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara Hadiri Penyerahan LHP
Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Sulawesi Utara menghadiri penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2024 tersebut. Para Ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, dan kepala badan keuangan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara juga mengikuti kegiatan itu.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan. BPK juga mendorong seluruh daerah agar mempertahankan standar akuntabilitas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.
Masyarakat juga dapat melihat perkembangan akuntabilitas daerah melalui laporan keuangan daerah yang menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Tomohon.
Dengan raihan opini WTP ke-13 berturut-turut, Kota Tomohon kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.