MEDIASULUT.ID – Pemerintah memperkuat ketahanan fiskal nasional Indonesia untuk menghadapi tekanan global dan kenaikan harga energi. Langkah ini menjadi strategi utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut pada Kamis, 19 Maret 2026. Ia memberikan pernyataan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah mengambil langkah terukur agar ekonomi nasional tetap stabil. Pemerintah memprioritaskan keseimbangan fiskal sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Arahan Presiden Jaga Ketahanan Fiskal Nasional
Airlangga Hartarto menegaskan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran menjaga disiplin anggaran negara. Pemerintah harus memastikan defisit APBN tetap berada di bawah tiga persen.
Langkah ini menjadi kunci menjaga ketahanan fiskal nasional Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang terus berkembang, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi dinamika global secara terukur.
Pemerintah menilai disiplin fiskal mampu menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap menjalankan program prioritas nasional.
Efisiensi Belanja dan Optimalisasi Penerimaan Negara
Pemerintah langsung mendorong efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga. Setiap instansi wajib memangkas belanja yang tidak mendesak agar penggunaan anggaran tetap produktif.
Selain efisiensi, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan negara. Pemerintah mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara sebagai langkah meningkatkan pendapatan negara.
Peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya juga menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan fiskal, termasuk melalui evaluasi perencanaan anggaran daerah yang selaras dengan kebijakan pusat.
Langkah ini memperkuat posisi fiskal nasional sekaligus menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan di tengah tekanan global.
Strategi Antisipasi Lonjakan Harga Energi Global
Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi fluktuasi harga komoditas global. Lonjakan harga bahan bakar minyak menjadi perhatian utama dalam kebijakan tersebut.
Pemerintah menjaga pasokan energi dalam negeri dengan meningkatkan produksi batu bara nasional. Langkah ini memastikan ketersediaan energi tetap stabil di tengah tekanan global.
Kenaikan harga energi global berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya tidak meluas ke sektor lain.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi nasional sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Percepatan Transisi Energi dan Konversi PLTD
Pemerintah mempercepat transformasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi tenaga surya menjadi langkah konkret yang terus didorong.
Pemerintah juga melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam percepatan program konversi energi. Langkah ini memperkuat arah transisi energi nasional menuju sumber yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Kebijakan ini mendukung program percepatan energi bersih yang juga tercermin dalam pengembangan PLTS skala besar nasional serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam transisi energi.
Transformasi ini tidak hanya menekan biaya energi jangka panjang, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional secara menyeluruh.
Kebijakan WFH Tekan Konsumsi BBM Nasional
Pemerintah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja atau work from home bagi ASN, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Skema yang dibahas mencakup penerapan satu hari kerja dari rumah dalam satu pekan.
Kebijakan ini menargetkan pengurangan mobilitas masyarakat secara signifikan. Penurunan mobilitas tersebut diproyeksikan mampu menekan konsumsi bahan bakar hingga 20 persen.
Selain menghemat energi, kebijakan ini juga membantu mengurangi kemacetan dan emisi karbon di kawasan perkotaan. Pemerintah melihat langkah ini sebagai solusi jangka pendek yang berdampak langsung.
Langkah ini memperkuat strategi efisiensi energi nasional sekaligus mendukung kebijakan stabilitas ekonomi yang lebih luas.
Kombinasi disiplin fiskal, efisiensi belanja, dan transformasi energi tersebut menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menjaga ketahanan fiskal nasional Indonesia secara berkelanjutan.