MEDIASULUT.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil dipertahankan Sulawesi Utara secara berturut-turut.
Pencapaian tersebut menjadi yang pertama pada masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH.
Penyerahan hasil pemeriksaan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada Selasa, 2 Juni 2026. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Opini WTP Sulawesi Utara Bertahan 12 Tahun
Opini WTP menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa pemerintah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Selama 12 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Konsistensi tersebut memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Keberhasilan itu juga menempatkan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan.
Kondisi Fiskal Sulut Semakin Kuat
Raihan opini WTP tahun ini sejalan dengan sejumlah indikator keuangan yang menunjukkan tren positif.
Pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target. Angka tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan daerah. Kinerja itu turut memperkuat tren positif yang terlihat dalam capaian ekonomi daerah sepanjang 2025.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menekan kewajiban daerah hingga Rp414 miliar. Langkah tersebut memperkuat kondisi fiskal dan meningkatkan ruang gerak pembangunan.
Pemerintah terus memperkuat tata kelola pendapatan melalui digitalisasi pajak daerah. Upaya ini mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
Selain itu, nilai aset daerah meningkat menjadi Rp11,50 triliun. Peningkatan tersebut memperbesar kapasitas pemerintah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Seluruh indikator itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tertib secara administrasi. Pemerintah juga berhasil memperkuat fondasi fiskal Sulawesi Utara.
Yulius Selvanus Tegaskan Setiap Rupiah Harus Dijaga
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi amanah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Yulius Selvanus mengingatkan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat. Ia menyampaikan pesan itu sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga,” tegas Yulius Selvanus.
Ia menekankan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mengarahkan belanja daerah pada program prioritas.
Pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan percepatan penanganan stunting. Komitmen tersebut sejalan dengan target yang tertuang dalam arah pembangunan berikutnya.
Prestasi Menjadi Pemacu Kinerja Pemerintah
Raihan opini WTP ke-12 menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Prestasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan. Kolaborasi tersebut penting agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah juga menjadikan capaian ini sebagai pemacu kinerja seluruh perangkat daerah. Setiap jajaran diharapkan menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan dukungan semua pihak, Sulawesi Utara optimistis mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.