MEDIASULUT.ID – Kejaksaan Agung memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengamankan pembangunan strategis dan menangani persoalan hukum sektor kelautan. Kolaborasi ini menegaskan peran penegakan hukum dalam menjaga proyek negara berjalan efektif dan akuntabel.
Kedua institusi menandai penguatan kerja sama tersebut melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP. Acara berlangsung di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir dalam kegiatan itu. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Ahelya Abustam turut mengikuti agenda tersebut.
Mitigasi Hambatan Proyek Strategis
Dalam paparannya, Reda Manthovani menegaskan peran strategis Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Direktorat ini berfungsi mengawal proyek negara agar berjalan sesuai rencana.
Ia menekankan fungsi intelijen penegakan hukum untuk memitigasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Upaya ini mencegah risiko yang dapat menghambat proyek strategis di lingkungan KKP.
“Kejaksaan hadir untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ujar Reda Manthovani.
Pendekatan ini sejalan dengan upaya nasional memperkuat tata kelola pembangunan. Pemerintah mendorong pengamanan proyek agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Penguatan Fungsi APIP dan Penanganan Administratif
Kerja sama Kejaksaan dan KKP juga mencakup penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Reda menegaskan koordinasi dengan pengawas internal kementerian harus berjalan harmonis sesuai regulasi.
Jika pengawas menemukan penyimpangan administratif, Kejaksaan mendorong penyelesaian melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Langkah ini memprioritaskan penegakan prosedur administrasi sebelum masuk ke ranah pidana.
Pendekatan preventif tersebut bertujuan menjaga integritas institusi dan kepastian hukum. Pola ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat jaga transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
Kolaborasi Preventif Jaga Tata Kelola Kelautan
Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi ini sebagai langkah preventif menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih di sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dan koordinasi lintas lembaga mampu mencegah pelanggaran sejak dini. Pemerintah berharap kerja sama ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor strategis.
Kolaborasi Kejaksaan dan KKP mempertegas komitmen negara memperkuat tata kelola hukum. Sinergi ini juga mendukung penguatan stabilitas pembangunan melalui pencegahan risiko sejak tahap perencanaan.