SULUTVIRAL.INFO – Michaela Paruntu mengawal langsung proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara di Kementerian ATR/BPN. Ia hadir bersama Gubernur Sulawesi Utara untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan terukur, terencana, dan berkelanjutan.
Kementerian ATR/BPN menyerahkan dokumen persetujuan substansi RTRW kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam forum resmi di Jakarta. Karena itu, momentum ini mempertegas komitmen daerah dalam memperkuat kepastian hukum tata ruang.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Michaela Paruntu mengambil posisi strategis dalam pengawalan kebijakan tersebut. Selain itu, ia menegaskan DPRD tidak hanya menyetujui dokumen, tetapi juga mengontrol implementasi di lapangan.
Michaela Paruntu Tegaskan RTRW sebagai Fondasi Investasi
Michaela menilai RTRW sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan ruang secara detail dan konsisten.
“Persetujuan substansi RTRW ini menjadi fondasi penting bagi penataan ruang yang lebih tertib, sekaligus membuka peluang investasi yang berkelanjutan di Sulawesi Utara,” tegas Michaela Paruntu.
Menurutnya, RTRW mengatur pemanfaatan ruang untuk kawasan industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan agar investor memperoleh kepastian hukum. Sejalan dengan itu, pembahasan dalam agenda RTRW dorong investasi juga menyoroti peluang ekonomi yang tumbuh dari perencanaan ruang yang jelas.
Karena itu, Michaela mengajak seluruh pihak melihat RTRW sebagai instrumen strategis, bukan sekadar dokumen administratif.
DPRD dan Pemprov Perkuat Sinergi Implementasi
Michaela memastikan DPRD Sulut mengawal setiap tahapan pelaksanaan RTRW. Selain itu, ia mendorong koordinasi lintas sektor agar kebijakan ruang selaras dengan program pembangunan daerah.
Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menentukan keberhasilan implementasi. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh komisi di DPRD memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi.
Gubernur Sulawesi Utara juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam forum tersebut. “Kami memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai tata ruang agar investasi tumbuh dan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Pemprov Sulut terus menyelaraskan program prioritas dengan arah tata ruang. Langkah itu terlihat dalam berbagai agenda strategis, termasuk upaya Pemprov Sulut sinkronkan program lintas sektor.
Karena itu, Michaela menilai penguatan koordinasi menjadi kunci utama. Tanpa kolaborasi yang solid, arah pembangunan mudah bergeser dari rencana yang telah ditetapkan.
Kepastian Hukum dan Daya Saing Daerah
Michaela Paruntu memandang RTRW sebagai payung hukum yang memperkuat posisi Sulawesi Utara di tingkat nasional. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti substansi tersebut dalam bentuk regulasi turunan dan kebijakan teknis.
Selain memberikan kepastian hukum, RTRW juga meningkatkan daya saing daerah. Dengan perencanaan ruang yang jelas, pemerintah dapat menentukan prioritas kawasan secara terarah.
Di sisi lain, DPRD Sulut terus memperluas komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperkuat dukungan infrastruktur. Upaya itu tampak dalam langkah Wakil Ketua DPRD Sulut jajaki dukungan ke tingkat nasional.
Karena itu, Michaela menekankan pentingnya integrasi kebijakan pusat dan daerah. Ia ingin seluruh rencana pembangunan berjalan sejalan dengan tata ruang yang telah disepakati.
Selanjutnya, ia mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan RTRW. Partisipasi publik, menurutnya, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Akhirnya, Michaela Paruntu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan Sulawesi Utara. Ia mengajak seluruh elemen daerah menjaga konsistensi, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong investasi berkelanjutan demi masa depan Sulut yang lebih kompetitif.