MEDIASULUT.ID – Gubernur Sulawesi Utara menegaskan penerapan budaya kerja baru ASN yang menuntut inisiatif, profesionalisme, dan orientasi hasil. Oleh karena itu, penegasan tersebut mengiringi pelantikan 62 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Minggu 09 Februari 2026.
Selain itu, pelantikan ini menjadi langkah awal konsolidasi birokrasi Pemprov Sulut pada tahun 2026. Dengan demikian, pemerintah provinsi menempatkan kinerja nyata sebagai tolok ukur utama aparatur dalam menjalankan pelayanan publik dan program pembangunan daerah.
Pelantikan 62 Pejabat Menguatkan Arah Budaya Kerja ASN
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pelantikan pejabat tidak berhenti pada aspek seremonial. Sebaliknya, ia menjadikan pelantikan sebagai instrumen strategis untuk menyatukan arah kerja seluruh perangkat daerah.
Selanjutnya, Gubernur meminta setiap pejabat yang baru menjabat langsung bekerja optimal sejak hari pertama. Sejalan dengan itu, ia menuntut kesiapan pejabat untuk bertugas di mana saja sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan daerah.
Dalam konteks tersebut, Gubernur menilai jabatan sebagai amanah yang menuntut kerja aktif dan tanggung jawab penuh. Oleh sebab itu, ia mendorong pejabat berani mengambil inisiatif, mempercepat layanan, dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Berkaryalah sebanyak mungkin dengan inisiatif sendiri. Tidak perlu selalu diawasi. Tunjukkan kontribusi terbaikmu bagi Sulawesi Utara,” ujar Gubernur.
Dengan demikian, arahan tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sulut membangun birokrasi modern yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik.
Inisiatif ASN Menjadi Ukuran, Kinerja Lemah Berujung Evaluasi
Di sisi lain, Gubernur menempatkan kepercayaan sebagai fondasi budaya kerja baru ASN. Namun demikian, ia mengaitkan kepercayaan tersebut dengan akuntabilitas dan capaian kinerja yang terukur.
Oleh karena itu, Gubernur menegaskan pemerintah provinsi tidak memberi ruang bagi kinerja yang lemah. Selanjutnya, setiap pejabat wajib menjalankan tugas secara disiplin dan memastikan seluruh program bergerak sesuai target.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulut terus memperkuat pengawasan dan transparansi kinerja aparatur. Sejalan dengan itu, pemerintah mendorong tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, termasuk melalui penguatan transparansi audit BPK di wilayah Sulawesi Utara.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah memastikan setiap kebijakan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Pergeseran Jabatan Membentuk Profesionalisme ASN
Dalam sambutannya, Gubernur berbagi pengalaman selama menjalani karier di dunia TNI. Pada saat yang sama, ia mengakui pernah menjalani masa non-job dan memetik pelajaran penting dari fase tersebut.
Menurut Gubernur, pergeseran jabatan tidak menandakan kemunduran. Sebaliknya, perubahan posisi justru membuka ruang pembelajaran dan proses pematangan profesional.
“Kerja dengan tulus dan ikhlas akan membawa hasil membanggakan. Pergeseran jabatan membuka ruang pembelajaran dan pendewasaan profesional,” kata Gubernur.
Dengan demikian, pendekatan tersebut memperkuat semangat meritokrasi di lingkungan Pemprov Sulut. Selain itu, pemerintah mendorong ASN berkembang melalui pengalaman kerja dan capaian kinerja, bukan melalui kenyamanan jabatan.
Konsolidasi Birokrasi Awal Pemerintahan 2026
Pelantikan 62 pejabat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR J. Victor Mailangkay, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH, serta jajaran pejabat eselon II Pemprov Sulut.
Dengan kehadiran unsur pimpinan daerah, pesan konsolidasi birokrasi tersampaikan secara kuat. Selanjutnya, Pemprov Sulut memastikan seluruh perangkat daerah bergerak selaras dalam menjalankan program strategis.
Sebelumnya, pemerintah provinsi juga melakukan penataan jabatan strategis. Oleh karena itu, Pemprov Sulut menunjuk Plh Sekprov Sulut guna memastikan kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.
ASN Bergerak Satu Arah dan Satu Visi
Sebagai respons atas arahan tersebut, seorang pejabat administrator yang baru menjabat menyampaikan optimismenya. Menurutnya, pesan Gubernur mendorong ASN bekerja lebih mandiri dan bertanggung jawab.
“Arahan ini memotivasi kami bekerja lebih profesional, aktif, dan bertanggung jawab tanpa menunggu pengawasan,” ujarnya.
Pada akhirnya, Gubernur meyakini penerapan budaya kerja baru ASN akan memperkuat birokrasi dan mempercepat pembangunan Sulawesi Utara. Dengan demikian, ia menuntut seluruh aparatur menjawab kepercayaan publik melalui kinerja nyata.
Dengan pelantikan ini, Pemprov Sulut menegaskan arah birokrasi ke depan: aktif bekerja, berinisiatif tinggi, berintegritas, dan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat.