SULUTVIRAL.INFO – Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai mengonsolidasikan arah kebijakan daerah guna menyelaraskan visi pembangunan dengan target nasional sebesar 8 persen.
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Transformasi Birokrasi untuk Kejar Target Nasional
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Deisye Watania menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan transformasi pola kerja birokrasi yang lebih terpadu.
Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Senin (2/2/2026).
Integrasi Antar-Instansi Jadi Kunci Percepatan Investasi
Menurut Lynda, integrasi antar-instansi merupakan prasyarat utama agar prosedur birokrasi yang kompleks dapat disederhanakan. Langkah tersebut krusial dilakukan demi mempercepat arus investasi ke daerah.
“Fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan penguatan ekonomi berjalan optimal di tingkat tapak. Hal ini mencakup perluasan lapangan kerja serta optimalisasi sektor pariwisata dan pertanian melalui kemudahan perizinan usaha,” ujar Lynda.
Revitalisasi Sektor Primer Penopang Ekonomi Daerah
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa akselerasi ekonomi Minahasa akan bertumpu pada revitalisasi sektor-sektor primer yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan akan dipacu untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah produk.
Peran Bapelitbangda dalam Pemetaan Sektor Unggulan
Secara teknis, koordinasi perencanaan dan pemetaan sektor unggulan ini berada di bawah naungan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Minahasa.
Sinergi ini bertujuan memastikan setiap program di dinas teknis, mulai dari pelayanan perizinan hingga sektor produksi, bergerak dalam satu visi yang selaras.
Dukungan Forkopimda Jamin Stabilitas Iklim Ekonomi
Upaya strategis ini juga mendapat dukungan penuh dari unsur Forkopimda.
Perwakilan dari Polres, Kodim 1302/Minahasa, dan Kejaksaan Negeri yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan wilayah merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan iklim ekonomi yang sehat.
Sinergi OPD Hadapi Tantangan Ekonomi 2026
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi tahun 2026, sekaligus memastikan pertumbuhan yang dicapai berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa. (**)