MEDIASULUT.ID — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 15 Februari 2026.
Presiden memimpin langsung pertemuan tertutup tersebut untuk membahas arah kebijakan ekonomi strategis Indonesia di tengah dinamika global. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan bahwa setiap kebijakan dan perundingan internasional harus memberikan dampak konkret bagi produktivitas industri nasional.
Para menteri ekonomi hadir untuk menyusun langkah bersama menghadapi berbagai agenda perundingan bilateral. Pemerintah memusatkan perhatian pada persiapan perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Presiden Tekankan Kepentingan Nasional
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil posisi terbaik dalam setiap meja perundingan internasional. Ia meminta para menteri menjadikan kepentingan nasional sebagai pijakan utama dalam setiap kesepakatan.
Presiden juga mengingatkan agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada kesepakatan administratif. Ia mengarahkan seluruh jajaran untuk memastikan setiap hasil perundingan menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan bagi industri dalam negeri.
Arahan tersebut sejalan dengan prinsip kepemimpinan nasional yang menempatkan negara sebagai pelindung kepentingan rakyat, sebagaimana tercermin dalam pandangan Presiden mengenai kepemimpinan nasional.
“Presiden menekankan bahwa setiap posisi yang diambil dalam perundingan ekonomi dengan pihak mana pun, terutama dengan Amerika Serikat, harus menjadi yang paling menguntungkan bagi Indonesia,” demikian petikan arahan Presiden dari catatan resmi Sekretariat Kabinet.
Perundingan Harus Perkuat Industri Nasional
Selain menyoroti aspek keuntungan ekonomi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya integrasi industri nasional ke dalam rantai pasok global. Presiden menginginkan perundingan internasional membuka akses lebih luas bagi industri Indonesia untuk menjadi bagian dari basis produksi dunia.
Presiden memandang penguatan industri domestik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah mendorong perundingan ekonomi agar selaras dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada efisiensi dan ekonomi kerakyatan.
Dalam arahannya, Presiden menyoroti dua fokus utama. Pertama, pemerintah harus meningkatkan produktivitas industri nasional secara signifikan. Kedua, pemerintah harus memastikan industri Indonesia memiliki peran strategis dalam rantai pasok global, bukan sekadar menjadi pasar.
Presiden Minta Percepatan Eksekusi Kebijakan
Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri ekonomi untuk mempercepat eksekusi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Presiden menilai diplomasi ekonomi harus segera menghasilkan keuntungan konkret bagi pelaku industri dan perekonomian nasional.
Pendekatan tersebut sejalan dengan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan daya saing ekonomi nasional di tengah tekanan global, sebagaimana tercermin dalam kebijakan kewaspadaan global yang terus Presiden tekankan.
Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh menunda implementasi kebijakan setelah perundingan selesai. Ia meminta seluruh jajaran memastikan hasil diplomasi ekonomi langsung mendorong pertumbuhan industri dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.