MEDIASULUT.ID — Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Pemerintah mengambil keputusan tersebut melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama pada Selasa malam, 17 Februari 2026. Melalui forum tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria visibilitas Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa secara astronomis posisi hilal pada Selasa sore belum memungkinkan untuk terlihat. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan hasil hisab dan rukyat sebagai dasar penetapan awal Ramadan.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, kami sepakat menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Jakarta.
Posisi Hilal Belum Penuhi Kriteria MABIMS
Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama mencatat tinggi hilal di seluruh Indonesia berada pada kisaran -2 derajat 24 menit 43 detik hingga 0 derajat 55 menit 41 detik. Pada saat yang sama, tim juga mencatat sudut elongasi berada pada rentang 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.
Dengan demikian, data tersebut masih berada jauh di bawah kriteria imkan rukyat MABIMS. Standar tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat agar memungkinkan pengamatan visual.
Selain itu, pemerintah terus menekankan pengambilan keputusan berbasis data dan kepastian hukum, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mengedepankan stabilitas dan tata kelola pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam agenda kepemimpinan nasional.
Rukyat 96 Titik Tidak Laporkan Hilal Terlihat
Nasaruddin Umar menegaskan bahwa hasil hisab tersebut selaras dengan laporan rukyat di lapangan. Para perukyat melakukan pengamatan dari 96 titik yang tersebar di seluruh provinsi. Namun, seluruh titik tersebut tidak melaporkan keberhasilan melihat hilal.
“Secara astronomis hilal belum mungkin terlihat. Seluruh laporan rukyat juga menguatkan hasil hisab tersebut,” tegasnya.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mencermati situasi global yang menuntut kewaspadaan dan ketenangan publik. Pendekatan tersebut sejalan dengan pesan Presiden yang menekankan pentingnya stabilitas nasional di tengah dinamika global, sebagaimana tertuang dalam agenda kewaspadaan global.
Pemerintah Dorong Kebersamaan Awal Ramadan
Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah negara Islam. Negara-negara tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal. Bahkan, kalender Hijriah Global versi Turki juga tidak menetapkan awal Ramadan pada hari berikutnya.
Sidang Isbat tersebut melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, hingga perwakilan BMKG, BRIN, dan organisasi kemasyarakatan Islam.
Melalui keputusan ini, Menteri Agama berharap umat Islam di Indonesia dapat memulai ibadah puasa secara serentak. Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan apabila muncul perbedaan pandangan di sebagian kelompok.
Pesan tersebut selaras dengan semangat penguatan kebijakan nasional yang menempatkan kebersamaan sebagai fondasi pembangunan, termasuk dalam agenda Indonesia incorporated.
“Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita terbiasa hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan,” tuturnya.
Dengan keputusan tersebut, umat Islam di Indonesia akan melaksanakan salat Tarawih pertama pada Rabu malam, 18 Februari 2026, lalu mulai menjalankan ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026.