SULUTVIRAL.INFO – Kapal Angkatan Laut Pulau Karakelang dilaporkan hanyut dan terdampar di pesisir Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, setelah sebelumnya dilepaskan dari dermaga Pelabuhan Melonguane oleh Massa Aksi Masyarakat Adat Melonguane. Peristiwa ini terjadi sebagai buntut aksi penolakan warga terhadap keberadaan kapal tersebut yang diduga menjadi lokasi konsumsi minuman keras dan berujung pada penganiayaan warga sipil.
Kejadian bermula saat Massa Aksi Masyarakat Adat Melonguane mendatangi kawasan Pelabuhan Melonguane dan menyampaikan penolakan terhadap Kapal Angkatan Laut Pulau Karakelang yang tengah bersandar. Warga menilai keberadaan kapal tersebut memicu keresahan setelah muncul dugaan aktivitas miras di atas kapal yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap nelayan yang sedang memancing di sekitar dermaga.
Salah satu korban diketahui merupakan seorang guru di SMKN 1 Talaud. Korban mengalami luka cukup serius dan harus menjalani perawatan medis. Kondisi ini memantik kemarahan warga karena keselamatan masyarakat dinilai tidak lagi terjamin di kawasan pelabuhan.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak agar kapal tidak lagi menjadikan Pelabuhan Melonguane sebagai tempat sandar. Setelah dilakukan pembicaraan dengan awak kapal dan aparat setempat, tali tambat akhirnya dilepaskan.
Namun, kondisi arus laut yang cukup kuat membuat Kapal Angkatan Laut Pulau Karakelang terhanyut tanpa kendali. Beberapa waktu kemudian, kapal tersebut terpantau terdampar di pesisir Pulau Salibabu, sekitar beberapa mil laut dari lokasi awal.
Kronologi Aksi Massa di Pelabuhan Melonguane
Aksi warga berlangsung sejak pagi hari dengan dihadiri tokoh adat, nelayan, serta masyarakat sekitar pelabuhan. Mereka menyampaikan orasi secara bergantian dan meminta pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas.
Seorang pejabat pelabuhan membenarkan bahwa kapal dilepaskan atas permintaan massa dalam situasi darurat.
“Kapal dilepaskan karena situasi sudah tidak kondusif. Setelah itu terbawa arus hingga terdampar di Salibabu. Kami sedang berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut,” ujarnya.
Pelepasan kapal dilakukan tanpa penarikan kapal pandu, sehingga Kapal Angkatan Laut Pulau Karakelang tidak memiliki kendali penuh untuk menjaga posisi tetap aman di sekitar perairan Melonguane.
Dugaan Penganiayaan Nelayan Picu Penolakan
Penolakan warga dipicu dugaan penganiayaan terhadap beberapa nelayan yang sedang memancing di dermaga. Insiden tersebut disebut terjadi setelah sekelompok orang yang diduga mengonsumsi minuman keras melakukan tindakan kekerasan.
Korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan lanjutan. Warga menilai kejadian ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap keamanan ruang publik, terlebih terjadi di area strategis pelabuhan.
Seorang nelayan setempat mengungkapkan keresahan yang kini dirasakan masyarakat.
“Kami takut kembali memancing di dermaga. Padahal itu tempat kami mencari nafkah setiap hari,” ungkapnya.
Tuntutan Massa Aksi Masyarakat Adat
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, melarang Kapal Angkatan Laut Pulau Karakelang kembali bersandar di Pelabuhan Melonguane. Kedua, meminta agar para pelaku penganiayaan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, menuntut adanya jaminan biaya pengobatan bagi seluruh korban.
Tokoh adat Melonguane menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan bukan untuk menentang institusi negara, melainkan demi menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Evakuasi Kapal dan Harapan Warga
Pasca terdampar di pesisir Pulau Salibabu, pihak TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait mulai melakukan pemantauan kondisi kapal. Proses evakuasi direncanakan dilakukan dengan perhitungan teknis mengingat kontur pantai dan arus laut di wilayah tersebut cukup berisiko.
Pemerintah daerah diharapkan turun tangan untuk memediasi persoalan agar hubungan antara aparat dan masyarakat kembali harmonis. Warga berharap Pelabuhan Melonguane dapat kembali menjadi kawasan aman, tertib, dan bebas dari praktik negatif.
Peristiwa ini kini menjadi sorotan karena menyangkut keamanan ruang publik serta keselamatan warga pesisir di wilayah perbatasan Indonesia.