MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mengikuti kegiatan exit meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat, 6 Maret 2026. Pertemuan ini menandai tahap akhir pemeriksaan awal terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah menghadiri kegiatan tersebut bersama Wakil Bupati Kepulauan Talaud. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, para Asisten Sekda, Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud juga mengikuti pertemuan tersebut.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah itu menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mendukung proses pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.
Bagian Akhir Pemeriksaan Awal BPK RI
Exit meeting menjadi tahapan penting yang menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan awal BPK RI terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam pertemuan ini, tim pemeriksa memaparkan hasil sementara dari proses pemeriksaan yang mereka jalankan selama beberapa waktu terakhir.
Tim BPK RI juga menyampaikan sejumlah catatan serta rekomendasi kepada pemerintah daerah. Catatan tersebut memberi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pemerintah daerah sebelumnya juga memperkuat pengamanan aset melalui program inventarisasi aset daerah guna meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
Pertemuan tersebut juga membuka ruang diskusi antara tim pemeriksa dan perangkat daerah. Diskusi ini membantu seluruh perangkat daerah memahami setiap temuan serta rekomendasi secara jelas.
Komitmen Pemkab Talaud Perkuat Tata Kelola Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas pelaksanaan pemeriksaan serta berbagai masukan bagi pemerintah daerah.
“Kami menerima seluruh catatan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Welly Titah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga mendorong seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang muncul dalam proses pemeriksaan tersebut.
Komitmen penguatan tata kelola ini juga sejalan dengan berbagai langkah pembangunan daerah yang pemerintah daerah jalankan, termasuk upaya mengawal progres pembangunan PLTU Talaud untuk mendukung kebutuhan energi wilayah kepulauan.
Pembenahan Sistem dan Peningkatan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini bertujuan memperkuat standar tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui proses pemeriksaan dan evaluasi dari BPK RI, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Transparansi, akuntabilitas, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat menjadi prioritas utama.
Langkah pembenahan tersebut juga berjalan seiring dengan upaya menjaga stabilitas daerah melalui program pembangunan strategis, seperti rencana pembangunan Kompi TP di Salibabu.