MEDIASULUT.ID – BNPB bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meninjau langsung lokasi banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Kamis, 8 Januari 2026. Pemerintah pusat memastikan penanganan darurat berjalan maksimal sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, bersama Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, datang langsung ke wilayah terdampak untuk melihat kondisi warga dan kerusakan infrastruktur akibat bencana.
Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam memperkuat penanganan banjir bandang sitaro yang melanda sejumlah wilayah beberapa hari terakhir.
BNPB Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Sitaro
Dalam kunjungan itu, BNPB bersama Kemenko PMK menyerahkan berbagai bantuan logistik kepada pemerintah daerah. Bantuan tersebut meliputi sembako, selimut, matras, tenda keluarga, hingga perlengkapan kebersihan.
Pemerintah berharap bantuan itu dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian maupun kawasan terdampak.
Selain itu, tim pemerintah pusat juga memantau distribusi logistik agar bantuan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan secara merata.
Penanganan darurat terus berjalan sejak banjir bandang menerjang Pulau Siau pada Senin dini hari, 5 Januari 2026. Hujan deras berkepanjangan memicu luapan sungai dan membawa material lumpur serta kayu ke kawasan permukiman warga.
Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan besar di sejumlah titik dan memaksa ratusan warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
Dampak Bencana dan Status Tanggap Darurat
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 5 hingga 18 Januari 2026.
Data sementara mencatat 17 orang meninggal dunia, dua warga masih hilang, dan 26 orang mengalami luka-luka akibat banjir bandang sitaro.
Bencana tersebut berdampak pada empat kecamatan dengan kerusakan ratusan rumah warga, lima jembatan, serta sejumlah fasilitas umum.
Ratusan warga kini masih bertahan di beberapa titik pengungsian sambil menunggu kondisi lingkungan kembali aman. Pemerintah juga mulai mempercepat pemulihan infrastruktur dan jaminan korban di wilayah terdampak.
Pemerintah daerah bersama BNPB dan BPBD Sulawesi Utara terus melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk mempercepat proses penanganan lanjutan.
Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemerintah Siapkan Langkah Pemulihan Pascabencana
Dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Sitaro, pemerintah pusat dan daerah membahas transisi dari masa darurat menuju tahap pemulihan.
Fokus pembahasan diarahkan pada pendataan korban, perlindungan kelompok rentan, penilaian bangunan di kawasan rawan, hingga rencana relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.
BNPB juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.
Dukungan pemerintah pusat mencakup bantuan Dana Tunggu Hunian bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penanganan dalam proses penutupan tanggap darurat bencana Sitaro.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan banjir bandang sitaro dapat berjalan lebih cepat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah juga terus mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi di wilayah Sulawesi Utara dalam beberapa waktu ke depan.