SULUTVIRAL.INFO – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak se-Sulawesi Utara di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Kamis, 26 Februari 2026. Agenda ini mempertegas komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.
Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam satu forum strategis. Pemerintah mendorong layanan hukum hadir lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, pelatihan paralegal memperkuat kapasitas sumber daya manusia di desa agar warga memahami hak dan kewajibannya.
Peresmian Posbakum Perluas Akses Keadilan
Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan menjadi langkah konkret menghadirkan layanan hukum yang merata. Posbakum memberi ruang konsultasi, edukasi, dan pendampingan dasar bagi warga. Dengan demikian, masyarakat desa memperoleh akses hukum yang cepat, terarah, dan terjangkau.
Komitmen menghadirkan perlindungan bagi masyarakat juga tampak saat pemerintah daerah memperkuat sinergi program sosial di Kemensos demi memastikan bantuan dan layanan tepat sasaran. Pendekatan kolaboratif tersebut kini diperluas melalui Posbakum desa sebagai instrumen perlindungan hukum.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., menegaskan bahwa Posbakum desa memperkuat fondasi keadilan sosial. Ia menilai desa memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum di masyarakat.
Pelatihan Paralegal Perkuat Kapasitas Desa
Selain peresmian Posbakum, pemerintah membuka Pelatihan Paralegal Serentak se-Sulawesi Utara. Program ini membekali aparatur desa dan unsur masyarakat dengan pengetahuan hukum dasar serta teknik pendampingan yang profesional.
Penguatan kapasitas ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang dibahas dalam forum konsultasi publik RKPD 2027 yang menekankan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan, termasuk layanan hukum, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Franky Wongkar menilai literasi hukum berdampak langsung pada ketahanan sosial desa. Ia menegaskan bahwa desa yang sadar hukum akan lebih siap menghadapi persoalan administrasi maupun konflik sosial.
“Kami mendukung penuh penguatan paralegal desa karena masyarakat membutuhkan pendampingan hukum yang cepat dan tepat,” ujar Franky Wongkar.
Penghargaan untuk Komitmen Posbakum Minsel
Dalam kesempatan itu, Bupati Franky Donny Wongkar menerima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungan pembentukan Posbakum di seluruh desa dan kelurahan di Minahasa Selatan. Menteri Hukum menyerahkan langsung penghargaan tersebut di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Sebelumnya, kepala daerah juga menerima apresiasi nasional melalui penghargaan K3 nasional 2026 sebagai bentuk pengakuan atas komitmen terhadap perlindungan masyarakat. Konsistensi tersebut memperkuat citra Minahasa Selatan sebagai daerah yang serius membangun pelayanan publik berbasis keselamatan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
Franky Wongkar menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan capaian itu lahir dari kerja bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum bagi seluruh masyarakat Minahasa Selatan.