MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa bergerak cepat melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026, Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang (RD-Vasung) menegaskan kesiapan daerah dalam mengawal visi Indonesia Emas 2045.
Rakornas 2026 Jadi Momentum Penyelarasan Kebijakan
Bupati Robby Dondokambey menyatakan bahwa kehadiran mereka di forum yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah untuk memastikan tidak ada lagi “sumbatan” antara instruksi pusat dan realisasi di daerah.
Fokus utama penyelarasan kebijakan ini diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemkab Minahasa Pastikan Program Tepat Sasaran
“Kami hadir untuk menyatukan pemahaman agar program yang bersentuhan langsung dengan rakyat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Bupati Robby, yang didampingi Ketua TP-PKK Martina Watok Dondokambey-Lengkong.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan strategis nasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke tingkat daerah.
Arahan Mendagri Dorong Daerah Lakukan Lompatan
Penyelarasan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah tidak lagi bekerja dalam ritme rutinitas.
Pada tahun 2026, daerah dituntut mampu melakukan “lompatan” kebijakan untuk mendukung percepatan pertumbuhan nasional secara menyeluruh.
RD-Vasung Sisir Regulasi Penghambat Investasi
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Vanda Sarundajang mengungkapkan bahwa Pemkab Minahasa kini tengah menyisir berbagai regulasi yang dinilai menghambat iklim usaha dan investasi.
Langkah ini dilakukan agar investasi yang masuk dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Tiga Strategi Percepatan Ekonomi Minahasa
Strategi RD-Vasung dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah mencakup tiga poin krusial, yakni deregulasi aturan untuk memangkas birokrasi perizinan, ekspansi lapangan kerja melalui investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, serta hilirisasi desa.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput hingga daerah secara keseluruhan.
Hilirisasi Desa Perkuat Ekonomi Akar Rumput
“Hambatan aturan akan dipangkas agar investasi masuk dan lapangan kerja bagi warga Minahasa terbuka luas,” tegas Wabup Vanda.
Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah ini diharapkan menjadi katalisator bagi ekonomi Minahasa untuk bergerak lebih progresif dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 di tahun-tahun mendatang. (nes)