MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau lkpj sangihe 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD pada Kamis, 26 Maret 2026. Laporan ini menegaskan capaian kinerja daerah dengan pertumbuhan ekonomi 5,67 persen serta realisasi pendapatan yang mendekati target.
Bupati Kepulauan Sangihe menyampaikan langsung laporan tersebut di hadapan pimpinan dan anggota DPRD di Ruang Sidang Utama. Penyampaian ini menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD, sebagaimana juga terlihat dalam pembahasan LKPJ di daerah kepulauan yang berlangsung serupa.
LKPJ ini memuat gambaran menyeluruh pelaksanaan pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Pemerintah daerah menyoroti realisasi APBD, capaian pembangunan, hingga indikator makro yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Realisasi APBD dan Kinerja Fiskal Daerah
Dalam laporan lkpj sangihe 2025, pemerintah mencatat pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp875,74 miliar atau mencapai 97,08 persen dari target. Angka ini menunjukkan kinerja fiskal yang cukup kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp825,46 miliar atau sekitar 89 persen dari total anggaran. Belanja ini digunakan untuk mendukung program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat unaudited. Hasil final akan menunggu proses audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan akurasi dan transparansi laporan.
Indikator Makro Tunjukkan Tren Positif
Selain kinerja fiskal, lkpj sangihe 2025 juga menampilkan capaian indikator makro pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia tercatat mencapai 75,18 dan masuk kategori tinggi.
Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,67 persen. Angka ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap bergerak stabil sepanjang tahun. Tingkat kemiskinan berada di angka 10,91 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka hanya 2,64 persen.
Pendapatan per kapita masyarakat juga tercatat sebesar Rp47,33 juta. Data ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
Program Air Bersih dan Infrastruktur Dasar
Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada program konkret di lapangan. Salah satu program penting adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Bungawalang di Tahuna dengan nilai sekitar Rp12 miliar, yang menjadi bagian dari solusi air bersih warga Sangihe.
Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu, proyek ini mendukung peningkatan kualitas hidup yang berkontribusi langsung pada peningkatan IPM daerah.
Investasi di sektor pelayanan dasar seperti air bersih menjadi fondasi penting dalam pembangunan jangka panjang. Program ini juga mencerminkan penggunaan belanja daerah yang tepat sasaran.
Penguatan Gizi dan Kualitas SDM
Dalam lkpj sangihe 2025, pemerintah juga menyoroti penguatan sektor kesehatan melalui program makan bergizi gratis. Peresmian SPPG Petta Timur menjadi langkah nyata dalam penguatan program gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak.
Program ini memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah melihat peningkatan kualitas SDM sebagai kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dengan intervensi gizi yang tepat, pemerintah berharap angka IPM terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Dorong Ekonomi Nelayan dan Sektor Kelautan
Sektor kelautan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah mendorong program Kampung Nelayan Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui peningkatan fasilitas, akses, dan produktivitas. Sektor ini berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya menekan angka kemiskinan, terutama di wilayah pesisir yang selama ini menjadi basis ekonomi masyarakat Sangihe.
Stabilitas Ekonomi dan Akses Pembiayaan
Pemerintah daerah juga mengambil langkah strategis melalui kebijakan penurunan bunga kredit bagi ASN. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.
Dengan akses pembiayaan yang lebih ringan, konsumsi rumah tangga diharapkan meningkat. Hal ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif.
Pariwisata dan Identitas Budaya Daerah
Pemerintah turut mendorong sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru. Promosi wisata dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan Bandara Sam Ratulangi sebagai etalase destinasi Sangihe.
Selain itu, perayaan HUT ke-601 Sangihe yang dirangkaikan dengan tradisi Tulude menjadi momentum penting dalam memperkuat identitas budaya daerah.
Kegiatan budaya ini tidak hanya menjaga warisan tradisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.
Proses Evaluasi dan Rekomendasi DPRD
Rapat Paripurna ini menandai dimulainya pembahasan LKPJ oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. DPRD akan menelaah seluruh isi laporan sebelum memberikan rekomendasi resmi.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.
Dengan proses ini, pemerintah dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi demi pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
LKPJ Sangihe 2025 menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada program nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Kombinasi antara kinerja fiskal, program sosial, dan penguatan sektor unggulan menjadi kunci utama dalam menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan daerah.