MEDIASULUT.ID – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, menghadiri penyerahan laporan keuangan unaudited pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 pada Senin, 30 Maret 2026 di Manado.
Kegiatan berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyerahkan LKPD 2025 Minahasa Selatan sebagai tahap awal menuju audit resmi.
Bupati Franky Donny Wongkar menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia juga mengarahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas laporan demi mendukung arah pembangunan yang sebelumnya ia tegaskan dalam arah pembangunan berkelanjutan.
Penyerahan LKPD 2025 Minahasa Selatan di BPK
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyerahkan laporan keuangan unaudited tepat waktu kepada BPK. Langkah ini menunjukkan kesiapan daerah dalam mengikuti siklus pengelolaan keuangan yang disiplin dan terukur.
Seluruh perangkat daerah menyusun laporan berdasarkan realisasi anggaran yang akurat. Pemerintah memastikan tidak ada keterlambatan atau ketidaksesuaian data sebelum proses audit dimulai.
Kehadiran kepala daerah se-Sulawesi Utara memperkuat komitmen kolektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Setiap daerah membawa tanggung jawab yang sama dalam menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran.
Target WTP dari Audit Keuangan Daerah
Bupati Franky Donny Wongkar menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai opini tersebut mencerminkan disiplin, transparansi, dan akurasi dalam penggunaan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyiapkan seluruh dokumen pendukung secara detail dan sistematis. Setiap perangkat daerah memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, sejalan dengan proses pengawalan audit BPK yang terus dilakukan secara konsisten.
Dampak Pengelolaan Keuangan ke Layanan Publik
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengarahkan pengelolaan anggaran yang transparan untuk mempercepat layanan publik. Pemerintah memastikan setiap program menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pengelolaan keuangan yang baik mempercepat pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Program prioritas berjalan lebih efektif karena dukungan anggaran yang tepat sasaran.
Masyarakat merasakan dampak nyata melalui peningkatan kualitas layanan. Pemerintah juga menjaga efisiensi agar setiap anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi warga.
Peran Bupati Kawal Transparansi Keuangan
Bupati Franky Donny Wongkar memimpin langsung penguatan tata kelola keuangan daerah. Ia mengawasi proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan agar berjalan sesuai regulasi.
Ia mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja disiplin dan profesional. Setiap kebijakan ia dorong agar berbasis data dan hasil evaluasi yang terukur.
Kepemimpinan ini memperkuat budaya kerja yang akuntabel di lingkungan pemerintah. Ia juga memastikan setiap tahapan berjalan terhubung dari awal hingga akhir audit, termasuk melalui proses entry meeting BPK sebagai bagian awal pemeriksaan.
Sinergi Pemerintah Daerah dan BPK
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membangun komunikasi aktif dengan BPK sejak tahap awal penyusunan laporan. Pemerintah tidak menunggu audit dimulai, tetapi langsung menyesuaikan proses dengan standar yang berlaku.
Setiap perangkat daerah berkoordinasi untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan dokumen, dan ketepatan penyajian laporan. Tim teknis melakukan verifikasi internal sebelum menyerahkan laporan ke auditor.
Pemkab Minsel juga menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Evaluasi tersebut membantu pemerintah memperbaiki sistem pengendalian dan mengurangi potensi kesalahan di masa depan.
Sinergi ini menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi. Kolaborasi yang konsisten juga terlihat hingga tahap akhir melalui proses exit meeting BPK yang memastikan seluruh hasil audit ditindaklanjuti dengan baik.
Komitmen Berkelanjutan Pemkab Minahasa Selatan
Bupati Franky Donny Wongkar hadir bersama Sekretaris Daerah Minahasa Selatan, Glady Kawatu, serta Inspektur dan Kepala BKAD beserta jajaran. Kehadiran ini menunjukkan kesiapan tim dalam menjaga kualitas LKPD 2025 Minahasa Selatan.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh perangkat daerah. Selain itu, Pemkab Minsel memastikan setiap proses anggaran berjalan terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
Pemerintah juga meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Setiap pegawai memahami standar akuntansi dan mampu menyusun laporan secara profesional.
Selain itu, pemerintah mengembangkan sistem digital untuk mendukung transparansi dan akurasi data. Teknologi membantu proses monitoring dan evaluasi berjalan lebih cepat dan efisien.
Komitmen ini memastikan pengelolaan keuangan daerah terus berkembang dan semakin berkualitas. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kami memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi komitmen kami untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Bupati Franky Donny Wongkar.
Langkah ini menegaskan bahwa pengelolaan LKPD bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat Minahasa Selatan.
