MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kolaborasi ini memberi kepastian hukum bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.
Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., di Boltara, Kamis (5/2/2026). Kunjungan ini menjadi agenda perdana Kajati Sulut sejak pelantikannya pada Oktober 2025.
Momentum tersebut sekaligus menandai peluncuran program pendampingan hukum yang menyasar sektor pangan dan ekonomi rakyat. Pemerintah daerah dan Kejaksaan sepakat mengawal aktivitas usaha masyarakat agar berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan.
Sinergi Pemda dan Kejaksaan Perkuat Ekonomi Rakyat
Bupati Sirajudin Lasena menegaskan kerja sama ini memberi rasa aman bagi warga dalam mengembangkan usaha. Ia menilai kepastian hukum menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi ini memberikan pendampingan hukum dan penguatan kapasitas bagi UMKM, petani, hingga nelayan agar aktivitas mereka sesuai regulasi dan berkelanjutan,” ujar Sirajudin.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga akan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Langkah ini juga mendorong masyarakat berani berusaha tanpa kekhawatiran persoalan hukum di kemudian hari.
Pendekatan tersebut sejalan dengan penguatan ekonomi desa yang terus menjadi fokus pembangunan di Sulawesi Utara.
Empat Program Prioritas Dukung Pangan dan UMKM
Kejati Sulut bersama Pemkab Boltara meluncurkan empat program prioritas. Program tersebut meliputi Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani, Jaksa Peduli Nelayan, dan Jaksa Pembudidaya Ikan.
Keempat program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian pangan, mengembangkan industri kreatif, serta mendorong ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pendampingan hukum sejak awal diharapkan mencegah persoalan administrasi dan hukum bagi pelaku usaha.
Program Jaksa Bina UMKM fokus meningkatkan pemahaman regulasi bagi pelaku usaha kecil. Sementara itu, Jaksa Jaga Tani dan Jaksa Peduli Nelayan mengawal sektor pangan agar lebih produktif dan berdaya saing.
Langkah ini juga memperkuat tata kelola usaha rakyat yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan komitmen jaga transparansi dalam pengelolaan program publik.
Kejaksaan Dorong Peran Pro-Rakyat
Kajati Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy, menegaskan Korps Adhyaksa harus hadir langsung di tengah masyarakat. Ia menilai peran Kejaksaan tidak hanya sebatas penegakan hukum.
“Semua program harus pro-rakyat. Selain pemberdayaan, fokus kami tetap pada penyelamatan aset dan pemulihan kerugian negara secara maksimal,” tegas Jacob.
Ia menyampaikan pendampingan hukum akan memperkuat budaya sadar hukum di daerah. Pendekatan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tertib dan berkelanjutan.
Kejaksaan berkomitmen mengawal setiap program agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Boltara.
Rangkaian Kegiatan Sosial dan Edukatif
Selain peluncuran program, kunjungan kerja Kajati Sulut diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Rombongan menyerahkan sertifikat dan buku saku kepada Duta Pelajar Adhyaksa.
Kejati Sulut dan Pemkab Boltara juga meninjau produk-produk UMKM lokal. Kegiatan ini memberi ruang promosi bagi pelaku usaha daerah.
Agenda berlanjut dengan pelepasan bibit ikan air tawar dan air asin. Rombongan turut menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan wisata Pantai Batu Pinagut.
Kegiatan tersebut menegaskan komitmen menjaga lingkungan sekaligus mendukung pariwisata dan ekonomi lokal. Upaya ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun daerah yang berkelanjutan.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Kunjungan kerja ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, Wakapolres Boltara, unsur DPRD, perbankan, serta kelompok tani dan nelayan. Kehadiran lintas sektor menunjukkan dukungan kuat terhadap program pendampingan hukum.
Pemerintah daerah berharap program ini berjalan konsisten dan tepat sasaran. Pendampingan hukum yang terintegrasi diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi Pemkab Boltara dan Kejaksaan ini menjadi langkah konkret memperkuat ekonomi rakyat dalam iklim usaha yang aman dan berkeadilan, sekaligus menjaga stabilitas pembangunan daerah.