MEDIASULUT.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar yang menuntut persatuan dan kepemimpinan yang berani bertanggung jawab. Ia menyebut pengentasan kemiskinan dan krisis pengelolaan sampah sebagai agenda mendesak yang harus ditangani bersama.
Presiden menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Senin, 2 Februari 2026. Ia meminta seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah pusat menyatukan langkah serta menyelaraskan kebijakan pembangunan.
Tantangan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Kepemimpinan
Prabowo mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun, ia menilai manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan seluruh rakyat. Karena itu, ia mengajak para pemimpin di semua tingkatan melihat kondisi lapangan secara jujur dan objektif.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan harus berpihak pada kepentingan nasional dan memperkuat daya saing. Dalam konteks itu, ia juga mendorong percepatan transformasi sektor strategis, termasuk bagaimana industri penerbangan nasional beradaptasi dengan teknologi global agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
“Kita harus berani membenahi diri dan lingkungan untuk menjaga serta mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujar Presiden.
Ia menekankan bahwa keberanian mengambil keputusan strategis menjadi kunci mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Gerakan Indonesia ASRI dan Ancaman Overcapacity TPA
Selain isu kesejahteraan, Presiden memberi perhatian serius pada persoalan lingkungan. Ia menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir yang terancam kelebihan kapasitas pada tahun 2028 jika pemerintah tidak bergerak cepat.
Ia menilai persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memengaruhi reputasi daerah tujuan wisata. Ia sebelumnya mengingatkan bahwa citra pariwisata nasional bisa terdampak jika persoalan sampah tidak ditangani tuntas, sehingga pemerintah pusat dan daerah harus bertindak serempak.
Pemerintah kemudian meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI, singkatan dari Aman, Sehat, Resik, Indah. Program ini mengintegrasikan pengelolaan limbah dari hulu hingga hilir agar penanganan berjalan sistematis dan berkelanjutan.
Presiden meminta pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan lokal agar selaras dengan gerakan nasional tersebut.
Pembangunan 34 Proyek Waste to Energy
Sebagai solusi konkret, pemerintah memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Proyek ini mengolah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi beban TPA.
Langkah tersebut memperkuat agenda besar pemerintah dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Sejalan dengan itu, pemerintah juga bergerak melalui berbagai kerja sama strategis, termasuk ketika Indonesia memperkuat kedaulatan energi lewat kesepakatan strategis RI-AS guna menjamin pasokan energi jangka panjang.
Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus memberi nilai tambah ekonomi. Ia mendorong kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar proyek berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ia menilai transformasi sampah menjadi energi akan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Gagasan Gentengisasi untuk Permukiman Lebih Layak
Dalam forum tersebut, Prabowo memperkenalkan gagasan gentengisasi. Program ini mengganti atap seng di permukiman padat dengan bahan yang lebih layak dan estetis agar lingkungan terlihat lebih tertata.
Ia menilai atap seng menimbulkan panas berlebih dan kurang menunjang keindahan kawasan. Upaya penataan visual dan kebersihan lingkungan seperti ini juga tampak dalam gerakan daerah, misalnya melalui program Minsel Bersih dengan penertiban baliho yang bertujuan menciptakan ruang publik lebih rapi dan nyaman.
“Kita ingin melihat Indonesia yang kuat dan indah, di mana rakyatnya hidup dengan bahagia,” ucapnya.
Menurut Presiden, peningkatan kualitas hunian akan membangun rasa nyaman sekaligus kebanggaan warga terhadap lingkungannya. Rakornas ini dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah nasional.