SULUTVIRAL.INFO – Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Abdullah Mokoginta menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan yang dirangkaikan dengan pembukaan pelatihan paralegal desa/kelurahan se-Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung di Graha Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis (26 Februari 2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum masyarakat hingga tingkat desa. Kehadiran Abdullah Mokoginta menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendukung program pemerintah pusat di bidang pelayanan hukum.
Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam berbagai program strategis. Pendekatan kolaboratif ini tampak dalam sejumlah agenda koordinasi pembangunan daerah yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah melalui kegiatan koordinasi pembangunan daerah.
Dorong Akses Bantuan Hukum Hingga Desa
Pemerintah meresmikan Posbakum desa/kelurahan untuk menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Posbakum memberi ruang bagi warga desa untuk memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum secara lebih mudah.
Warga desa kini dapat mengakses informasi hukum tanpa melalui proses yang rumit. Mereka dapat berkonsultasi langsung dengan pihak yang memiliki pemahaman dasar hukum di wilayah desa.
Pemerintah juga menggelar pelatihan paralegal desa/kelurahan secara bersamaan. Pelatihan tersebut membekali aparatur desa dan masyarakat dengan pengetahuan dasar tentang hukum.
Para paralegal desa nantinya membantu warga memahami prosedur hukum sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara tepat. Pendekatan ini memperkuat upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif.
Bolmong Terima Penghargaan Menteri Hukum
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas. Pemerintah pusat memberikan penghargaan tersebut karena pemerintah daerah aktif mendukung pembentukan Posbakum desa/kelurahan di wilayah Bolmong.
Penghargaan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat layanan hukum di tingkat lokal. Pemerintah daerah juga terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar program hukum berjalan efektif di daerah.
Langkah kolaboratif ini juga sejalan dengan berbagai agenda strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan ekonomi daerah, termasuk dalam program pengendalian inflasi daerah yang sebelumnya digelar melalui forum pengendalian inflasi daerah.
Penandatanganan Kesepakatan Pelayanan Hukum
Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara, serta para kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, para pihak menandatangani kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan hukum sekaligus memperkuat kualitas produk hukum daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara Hendrik Pagiling menyatakan bahwa kolaborasi tersebut akan memperkuat sistem hukum daerah sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pendekatan kolaboratif ini juga terlihat dalam berbagai langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk peningkatan akses kesehatan masyarakat melalui program pelayanan publik Bolmong.
Perkuat Sinergi Pelayanan Hukum
Pemerintah berharap kehadiran Posbakum desa/kelurahan mampu memperkuat perlindungan hukum masyarakat hingga tingkat paling bawah. Posbakum juga membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam proses hukum.
Melalui program ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi pelayanan hukum secara menyeluruh. Pendekatan tersebut mendorong terciptanya sistem layanan hukum yang lebih inklusif dan merata.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program strategis di bidang hukum. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.