MEDIASULUT.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa menerima apresiasi dari Pemerintah Pusat atas konsistensinya memperluas akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah memastikan layanan hukum hadir lebih dekat dan menjangkau masyarakat akar rumput.
Penghargaan ini menegaskan komitmen daerah dalam membangun sistem perlindungan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.
Apresiasi Nasional untuk Minahasa
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyerahkan penghargaan langsung kepada Bupati Minahasa, Robby Dondokambey. Penyerahan berlangsung di Graha Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado, Kamis, 26 Februari 2026.
Menteri Hukum menilai Pemkab Minahasa proaktif memfasilitasi kebutuhan bantuan hukum warga desa. Ia menegaskan negara wajib menjamin akses hukum tanpa diskriminasi wilayah maupun kondisi ekonomi.
1.839 Posbankum Resmi Beroperasi
Pemkab Minahasa membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan. Total 1.839 Posbankum kini resmi beroperasi di Sulawesi Utara.
Langkah ini menghapus hambatan geografis dan finansial yang selama ini membatasi masyarakat desa saat menghadapi persoalan hukum. Pemerintah ingin memastikan setiap warga memperoleh pendampingan gratis dan profesional.
Penguatan akses hukum desa di Minahasa sejalan dengan langkah daerah lain, termasuk program akses hukum masyarakat yang sebelumnya digagas di wilayah kepulauan.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Bupati Robby Dondokambey menegaskan Posbankum desa menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia memastikan literasi hukum tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan.
“Kami ingin masyarakat di pelosok desa semakin mudah mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dan profesional. Langkah ini memastikan perlindungan hukum bagi setiap warga tanpa terkendala jarak maupun biaya,” ujar Robby.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum terus diperkuat. Model sinergi tersebut juga terlihat dalam penguatan perlindungan budaya dan posbankum di daerah lain di Sulawesi Utara.
Pengukuhan Kakanwil Termuda
Momentum penghargaan bertepatan dengan pengukuhan Hendrik Pagiling sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Pada usia 42 tahun, Hendrik mencatatkan sejarah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum termuda di Indonesia. Gubernur Yulius menilai regenerasi kepemimpinan penting untuk memperkuat kualitas layanan hukum di daerah.
Akses Keadilan untuk Masyarakat Desa
Gubernur juga meresmikan pelatihan paralegal se-Sulawesi Utara. Program ini memperkuat kapasitas aparatur dan masyarakat dalam memahami aspek hukum.
Dengan ribuan Posbankum yang kini aktif, Pemerintah Kabupaten Minahasa memastikan akses terhadap keadilan bukan lagi barang mewah. Pemerintah menghadirkan layanan hukum yang dekat, inklusif, dan berpihak pada masyarakat desa di seluruh wilayah.