SULUTVIRAL.INFO — Petani pala Siau kembali menghadapi tekanan pasar yang tidak seimbang. Ketimpangan jumlah penjual dan pembeli membuat harga sulit bergerak naik, bahkan cenderung melemah saat pasokan melimpah.
Kondisi ini memicu kekhawatiran karena pala Siau anjlok di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Ribuan petani di Kabupaten Kepulauan Sitaro kini bergantung pada segelintir pembeli yang menguasai jalur distribusi.
Struktur pasar seperti ini membentuk pola oligopsoni. Karena itu, petani tidak memiliki ruang negosiasi yang cukup saat menjual hasil panen.
Harga Pala Bertahan di Bawah Rp70 Ribu
Saat ini harga pala di tingkat petani masih bertahan di bawah Rp70 ribu per kilogram. Angka tersebut belum menutup beban operasional, terutama bagi petani yang mempekerjakan tenaga harian.
Kapten Victor Tambelangi (75), petani pala di Desa Kanawong, Kecamatan Siau Barat, merasakan langsung tekanan tersebut. Ia mengelola sekitar 200 pohon pala sebagai sumber penghidupan di masa pensiun.
Namun kini ia tidak lagi mampu merawat kebun sendiri. Karena itu, ia membayar tenaga kerja sekitar Rp150 ribu per hari untuk perawatan dan panen. Kondisi tersebut membuat margin keuntungan semakin tipis.
“Kalau harga bisa di angka Rp80 ribu per kilogram, itu sudah cukup membantu,” ujar Victor.
Selain itu, ia tetap percaya kualitas pala Siau memiliki daya saing tinggi di pasar luar daerah. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah segera memperbaiki sistem pemasaran agar kualitas tersebut sejalan dengan harga yang layak.
Pergerakan sektor riil sebenarnya ikut menopang pertumbuhan daerah, sebagaimana tercermin dalam laporan ekonomi Sulut tumbuh. Namun, petani pala belum merasakan dampak signifikan dari pertumbuhan tersebut.
Rantai Distribusi Panjang Perparah Tekanan Harga
Para petani menilai persoalan utama terletak pada panjangnya rantai distribusi. Hasil panen dari Siau harus melewati beberapa perantara sebelum mencapai pasar besar atau ekspor.
Akibatnya, pelaku usaha di jalur distribusi menikmati margin lebih besar. Sementara itu, petani menerima bagian keuntungan yang jauh lebih kecil.
Isu tata niaga ini ikut menjadi sorotan dalam berbagai agenda pembangunan daerah, termasuk saat pemerintah menangani isu strategis lain seperti dalam laporan Bupati Sitaro tutup tanggap darurat. Karena itu, publik kini menanti perhatian serius terhadap sektor perkebunan pala.
Selain itu, Piet Kuera, mantan Wakil Bupati Sitaro yang kini aktif sebagai petani pala, memperingatkan potensi penurunan harga saat panen raya.
“Karena hanya beberapa pengusaha yang menampung, harga bisa ditekan saat panen melimpah,” tegas Piet.
Menurutnya, harga bahkan berpotensi turun hingga Rp50 ribu per kilogram pada periode Maret hingga April. Oleh karena itu, ia meminta pengawasan ketat terhadap praktik penimbangan dan tata niaga agar petani tidak dirugikan.
Pemda Akui Oligopsoni, Dorong Ekspor Langsung
Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, mengakui ketimpangan tata niaga pala. Ia menilai jumlah pembeli yang terbatas melemahkan posisi tawar petani.
Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret. Pertama, pemda mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan yang menyerap hasil panen secara langsung. Kedua, pemda membuka peluang kerja sama antar daerah guna memperluas akses pasar.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong kehadiran eksportir lokal agar pala Siau dapat menembus pasar internasional tanpa melalui banyak perantara. Langkah ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi sekaligus meningkatkan harga jual di tingkat petani.
Upaya penguatan sektor produktif juga sejalan dengan berbagai program pembangunan daerah, termasuk pemulihan dan pemberdayaan masyarakat seperti terlihat dalam laporan Siau Timur pasca bencana.
Regenerasi Petani dan Produk Turunan
Selain persoalan harga, sektor pala menghadapi tantangan regenerasi. Banyak generasi muda memilih bekerja di sektor formal atau merantau. Akibatnya, keberlanjutan kebun pala terancam dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan produk turunan melalui pelaku Industri Kecil dan Menengah. Produk seperti minuman fermentasi dan olahan rempah dinilai memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian merencanakan rehabilitasi tanaman pala seluas sekitar 300 hektare pada 2026. Program tersebut melibatkan puluhan kelompok tani dan bertujuan meningkatkan produktivitas.
Dengan strategi ekspor langsung, penguatan BUMD, serta pengembangan produk turunan, pemerintah berharap tekanan pasar dapat berkurang. Jika kebijakan berjalan konsisten, maka pala Siau anjlok tidak lagi menjadi ancaman tahunan, melainkan bertransformasi menjadi komoditas unggulan yang benar-benar menyejahterakan petani.