MEDIASULUT.ID – Polri memperluas peran dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Korps Bhayangkara mengawal distribusi jagung sekaligus memfasilitasi akses modal petani hingga Rp180 triliun.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Februari 2026. Brigadir Jenderal Langgeng Purnomo memimpin langsung pertemuan lintas sektor tersebut.
Rapat tersebut menegaskan satu sasaran utama. Polri ingin memastikan jagung pakan ternak tidak hanya tumbuh di ladang, tetapi juga memberi kepastian pendapatan bagi petani.
“TUJUAN UTAMA KAMI ADALAH MEMUTUS RANTAI TENGKULAK,” tegas Brigjen Langgeng.
Modal Besar untuk Petani Jagung
Polri menempatkan permodalan sebagai persoalan krusial. Banyak petani belum meningkatkan produksi karena keterbatasan biaya tanam.
Untuk menjawab persoalan itu, Bank Rakyat Indonesia menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp180 triliun khusus sektor pertanian. Skema ini membuka akses pembiayaan luas bagi petani jagung di berbagai daerah.
Dalam konteks penguatan sektor riil daerah, pendekatan akses pembiayaan ini juga selaras dengan dinamika ekonomi lokal seperti terlihat dalam laporan keringanan BBNKB 25 persen Sulut dorong penjualan kendaraan yang mendorong perputaran usaha masyarakat.
Polri bertindak sebagai fasilitator dan penghubung antara kelompok tani dan perbankan. Pendampingan ini membuat petani lebih mudah mengakses kredit secara legal dan terarah.
Dengan dukungan modal yang cukup, petani dapat membeli benih berkualitas dan pupuk tepat waktu. Mereka juga bisa memperluas lahan tanpa bergantung pada tengkulak.
Bulog Jadi Penyangga Harga Panen
Selain modal, Polri mengawal kepastian harga di tingkat petani. Pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai penyangga utama di sektor hilir.
Bulog menyerap satu juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Lembaga tersebut menetapkan harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah.
Penguatan distribusi dan stabilitas pasokan ini sejalan dengan langkah pengawasan logistik daerah seperti dalam pemberitaan Karantina Sulut perketat pengawasan logistik jelang Ramadhan 2026 yang menekankan pentingnya kontrol arus barang.
Patokan harga itu berfungsi sebagai jaring pengaman saat panen raya. Dengan skema tersebut, petani tidak lagi menghadapi risiko harga jatuh akibat permainan pasar.
Pengawasan Distribusi di Sentra Produksi
Polri juga mengawal distribusi jagung di sentra produksi utama. Personel melakukan pengawasan di wilayah strategis seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
Upaya pembenahan tata niaga dan penguatan rantai pasok ini relevan dengan berbagai studi lapangan seperti dalam laporan Argo studi pasar Manado pembenahan Boltim yang menyoroti pentingnya pembenahan sistem distribusi.
Pengawalan ini mencegah penimbunan dan manipulasi harga oleh spekulan. Selain itu, Polri mendorong aktivasi lahan tidur menjadi lahan produktif.
Pendampingan manajerial membantu petani mengelola tanam, panen, dan distribusi secara lebih efisien. Sinergi penguatan sektor perdagangan dan distribusi ini juga tergambar dalam agenda Wabup Argo Sumaiku studi pasar Manado yang mendorong penataan pasar agar lebih tertib dan produktif.
Sinergi Lintas Sektor Tekan Impor
Polri menggandeng Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Keuangan, dan Asosiasi Pabrik Pakan Ternak. Kolaborasi ini menargetkan penguatan produksi dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan impor jagung.
Pemerintah optimistis strategi ini menjaga swasembada yang telah dicapai sebelumnya. Kebijakan tersebut memberi harapan baru di tingkat petani.
“KALAU HARGA JELAS DAN HASIL PANEN PASTI DIBELI, KAMI BISA TANAM DENGAN TENANG,” ujar Andi, petani jagung.
Dengan distribusi yang lebih pendek dan modal yang tersedia, petani tidak lagi menghadapi pasar sendirian. Negara kini hadir dari hulu hingga hilir untuk menjaga jagung tetap tumbuh dan petani tetap berdaya.