MEDIASULUT.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi menjadi pilar utama dalam strategi transformasi bangsa untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat.
Penegasan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Swasembada Jadi Syarat Kesejahteraan dan Kedaulatan
Presiden Prabowo menilai kemandirian di sektor pangan dan energi merupakan syarat mutlak untuk menjamin kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan negara dari ketergantungan pihak luar.
“Swasembada pangan adalah syarat mutlak agar hasil produksi nasional dapat dinikmati seluruh rakyat. Begitu pula dengan energi, kita harus mengoptimalkan sumber daya domestik agar mandiri dan mampu membalikkan aliran modal ke perdesaan melalui program strategis,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, optimalisasi sumber daya dalam negeri menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Capaian Program Makan Bergizi Gratis
Selain isu kedaulatan sumber daya, Presiden memaparkan capaian sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga awal 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat hingga 82 juta jiwa pada Desember 2026.
Presiden juga menyebutkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar satu juta orang.
Layanan Kesehatan dan Digitalisasi Pendidikan
Di sektor kesehatan, Presiden menyampaikan bahwa sekitar 70 juta warga telah memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan, sebanyak 282.180 sekolah, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), telah dilengkapi fasilitas Interactive Flat Panel untuk mendukung digitalisasi pembelajaran.
Langkah ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah.
Konsolidasi Aset Nasional melalui BPI Danantara
Dalam memperkuat fundamental ekonomi, Presiden Prabowo menyoroti peran strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Lembaga ini dibentuk untuk menghimpun dan mengonsolidasikan berbagai aset strategis negara. Saat ini, BPI Danantara diproyeksikan mengelola aset dengan nilai mencapai 1 triliun dolar AS.
Presiden berharap konsolidasi aset tersebut dapat memperkuat daya tawar investasi Indonesia di tingkat global serta mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
Rakornas ini dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para kepala daerah dari seluruh Indonesia, serta pimpinan instansi vertikal untuk menyelaraskan visi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas.